Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LPI Bakal Diaudit Akuntan Publik, Pemerintah Dinilai Ingin Liberalisasi Ekonomi

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto melihat arah pemerintah terlihat jelas, yaitu ingin melakukan liberalisasi ekonomi dengan cara meminimalisir peranan negara.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 10 November 2020  |  21:30 WIB
Ilustrasi Akuntansi / hartaku.com
Ilustrasi Akuntansi / hartaku.com

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan turunan Omnibus Law Cipta Kerja untuk lembaga pengelola investasi (LPI) tengah disusun pemerintah. Salah satu isinya yang akan diatur yakni terkait tentang audit aset LPI dilakukan oleh akuntan publik, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto melihat arah pemerintah terlihat jelas, yaitu ingin melakukan liberalisasi ekonomi dengan cara meminimalisir peranan negara.

“Undang-Undang Cipta Kerja juga arahnya ke sana. Bagaimana mempermudah investasi dan perizinan sehingga diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” katanya saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Agus menjelaskan bahwa pemerintah sepertinya tidak ingin mengulang masa lalu, salah satunya yang tampak dari kasus Jiwasraya. Selain itu, lembaga perbankan pun dinilai tidak berkembang karena sistem yang ada sekarang.

Dia mencontohkan lembaga perbankan badan usaha milik negara (BUMN) sulit melakukan ekspansi bisnis atau menambah modal karena terkendala regulasi dan uang negara.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, lanjut Agus, pemerintah dinilai lebih memilih menyerahkan pada mekanisme pasar agar standarnya lebih jelas. Dia menilai BPK pada dasarnya memiliki standar tersebut. Akan tetapi, dengan kondisi pimpinannya dalam beberapa tahun terakhir diisi oleh politisi, tugasnya kental dengan kepentingan.

Namun, Agus mengatakan liberalisasi tersebut juga memiliki sisi negatif. Penggunaan mekanisme pasar akan membuat peran negara terkikis. Imbasnya, hal itu membuat kepentingan publik menjadi hilang.

“Misal, dulu Bank BRI bisa masuk desa dan pelosok bukan karena mekanisme pasar, tapi diarahkan negara. Walaupun secara nilai bisnis tidak menguntungkan, negara hadir karena ada kepentingan masyarakat yang dipenuhi,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk audit bpk akuntan publik
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top