Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menteri Nadiem Usul ke Sri Mulyani soal Dompet Digital Siswa

Nadiem mengusulkan dalam nomor bantuan kuota juga disertakan layanan dompet digital untuk mempermudah distribusi bansos.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 26 Oktober 2020  |  22:40 WIB
Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) berfoto sebelum memberikan konferensi pers tentang Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Pemerintah menyampaikan bahwa alokasi BOS dan dana desa tahun 2020 akan menggunakan skema baru yakni dengan ditransfer langsung kepada kepala sekolah dan kepala desa di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO - Aprillio Akbar
Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) berfoto sebelum memberikan konferensi pers tentang Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Pemerintah menyampaikan bahwa alokasi BOS dan dana desa tahun 2020 akan menggunakan skema baru yakni dengan ditransfer langsung kepada kepala sekolah dan kepala desa di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan bantuan kuota kepada pelajar untuk mendukung pelaksanaan aktivitas belajar daring atau pendidikan jarak jauh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengatakan bahwa program yang menjadi solusi atas pandemi karena siswa tidak bisa belajar tatap muka diapresiasi publik.

“Sebanyak 85 persen masyarakat merasakan itu tepat sasaran dan tepat waktu. Meski begitu, masih banyak anak yang belum terima kuota,” katanya saat diskusi daring bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin (26/10/2020).

Nadiem mengatakan bahwa menteri pendidikan di negara lain terkejut dan memuji program tersebut. Mereka ingin tahu seperti apa skema pembagian pulsa.

Ini karena pemerintah mengklaim dalam mendistribusi kuota hanya dalam 4 minggu. Dalam waktu tersebut 40 juta nomor juga disebar.

“Mungkin Bu Ani [Sri Mulyani] ini bisa jadi salah satu inovasi kalau misalnya ada digital wallet [dompet] di setiap nomor HP [telepon genggam] ini. Ini bisa jadi pola distribusi bantuan sosial yang cukup luar biasa. Bisa mungkin karena kecepatannya,” jelasnya.

Di tengah pandemi ini pemerintah juga merencanakan menambah bantuan operasional sekolah (BOS). Mulai tahun 2021, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapat lebih banyak.

BOS afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan. Sedangkan BOS kinerja difokuskan pada sekolah penggerak.

Metode perhitungan biaya satuan BOS reguler dilakukan berdasarkan dua variable, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah.

Biaya satuan BOS reguler akan meningkat untuk sebagian besar daerah, dengan peningkatan tertinggi untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan.

“Daerah 3T selalu mendapatkan dana BOS lebih sedikit karena saat ini hitungannya berdasarkan jumlah siswa. Sekolah yang muridnya kecil dirugikan dengan skema itu,” ucap Nadiem.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani bansos Nadiem Makarim
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top