Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan bantuan kuota kepada pelajar untuk mendukung pelaksanaan aktivitas belajar daring atau pendidikan jarak jauh.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengatakan bahwa program yang menjadi solusi atas pandemi karena siswa tidak bisa belajar tatap muka diapresiasi publik.
“Sebanyak 85 persen masyarakat merasakan itu tepat sasaran dan tepat waktu. Meski begitu, masih banyak anak yang belum terima kuota,” katanya saat diskusi daring bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin (26/10/2020).
Nadiem mengatakan bahwa menteri pendidikan di negara lain terkejut dan memuji program tersebut. Mereka ingin tahu seperti apa skema pembagian pulsa.
Ini karena pemerintah mengklaim dalam mendistribusi kuota hanya dalam 4 minggu. Dalam waktu tersebut 40 juta nomor juga disebar.
“Mungkin Bu Ani [Sri Mulyani] ini bisa jadi salah satu inovasi kalau misalnya ada digital wallet [dompet] di setiap nomor HP [telepon genggam] ini. Ini bisa jadi pola distribusi bantuan sosial yang cukup luar biasa. Bisa mungkin karena kecepatannya,” jelasnya.
Di tengah pandemi ini pemerintah juga merencanakan menambah bantuan operasional sekolah (BOS). Mulai tahun 2021, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapat lebih banyak.
BOS afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan. Sedangkan BOS kinerja difokuskan pada sekolah penggerak.
Metode perhitungan biaya satuan BOS reguler dilakukan berdasarkan dua variable, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah.
Biaya satuan BOS reguler akan meningkat untuk sebagian besar daerah, dengan peningkatan tertinggi untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan.
“Daerah 3T selalu mendapatkan dana BOS lebih sedikit karena saat ini hitungannya berdasarkan jumlah siswa. Sekolah yang muridnya kecil dirugikan dengan skema itu,” ucap Nadiem.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
