Bisnis.com, JAKARTA -- Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja masih menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK) agar dapat melaksanakan program Kartu Prakerja secara luring.
Perubahan tersebut dilakukan demi menyesuaikan kompetensi peserta dengan kebutuhan dunia usaha sehingga penyerapan angkatan kerja bisa maksimal.
Program Kartu Prakerja pun diharapkan dapat berkontribusi mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan secara luring dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan terdapat dua hal yang masih menjadi pertumbangan terkait dengan pelaksanaan program secara luring.
Pertama, pelatihan secara luring atau offline harus mendapatkan persetujuan dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Kedua, pelaksanaan masih mempertimbangkan masalah biaya pelatihan secara luring yang disebut memerlukan biaya lebih besar dibandingkan pelaksanaan via daring.
"Ada masalah biaya. Pelatihan luring biayanya lebih besar dibandingkan dengan daring. Terutama, karena ada biaya prasarana, honor tutor, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami masih menunggu arahan dari KCK mengenai pelatihan luring ini," ujar Louisa kepada Bisnis, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga
Louisa tidak mengungkapkan berapa besaran biaya yang diperlukan untuk melakukan pelatihan secara luring. Tetapi, pembahasan terkait dengan hal tersebut sudah dibahas antara Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja dan KCK.
Sebagai informasi, pemerintah menambah anggaran program Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sampai dengan gelombang 10 pada 14 Oktober 2020, sebanyak 4,55 juta peserta telah menerima gelontoran dana insentif dengan total Rp3,97 triliun.
Dari gelombang 1-7, Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja telah mencabut kepesertaan 310.212 orang dengan estimasi Rp1,1 triliun dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut informasi dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Indonesia masih mengalami defisit angkatan kerja sekitar 600 ribu/tahun. Adapun, pertumbuhan angkatan kerja bisa sampai 2,6 juta/tahun dengan pembukaan lapangan kerja hanya sekitar 2 juta.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mengalami tren penurunan moderat dalam 5 tahun terakhir. Pengangguran di Indonesia turun sebanyak 3 persen, dari sekitar 7 juta menjadi 6,88 juta terhitung sejak 2016 hingga Februari 2020.
