Bisnis.com, JAKARTA – Efektivitas dampak berbagai program perumahan yang telah dijalankan selama ini akan dievaluasi, kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dwityo Akoro Soeranto.
"Evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/10/2020).
Dia mengemukakan dampak program perumahan bagi masyarakat penting untuk dievaluasi guna mengetahui masukan dan saran serta memonitor apakah pemerintah daerah serta masyarakat terbantu dengan kebijakan itu atau tidak.
Menurut Dwityo, kegiatan evaluasi ini diselenggarakan untuk mengetahui manfaat penyediaan perumahan secara langsung terhadap masyarakat serta dampak dari program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.
Hal itu bertujuan antara lain pertama memperoleh informasi mengenai pemanfaatan program Ditjen Perumahan meliputi pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum terhadap masyarakat.
Kemudian, tujuan kedua adalah untuk memperoleh informasi mengenai dampak sosial ekonomi dari program Ditjen Perumahan. Dia menuturkan pihaknya juga ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari dinas perumahan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi terhadap hasil pembangunan perumahan.
Baca Juga
Selanjutnya tujuan ketiga adalah memperoleh informasi mengenai dukungan pemda terhadap penyediaan rumah layak huni dan pengurangan backlog perumahan dan mendapatkan saran perbaikan dalam peningkatan pemanfaatan program Ditjen Perumahan.
Dorong Realisasi TOD
Dwityo menambahkan Indonesia memerlukan konsep hunian yang dapat mengefektifkan mobilitas warga terutama dari tempat tinggalnya ke lokasi aktivitas sehari-hari, sehingga perlu didorong penerapan konsep transit oriented development (TOD).
"Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya," ungkapnya.
Dia menambahkan pihaknya telah menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, para pakar dan praktisi bidang perumahan untuk menjaring berbagai masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit atau TOD di Indonesia.
Pembangunan TOD saat ini, lanjutnya, dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial.
"Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujar Dwityo.
Menurut dia, kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
