Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja, Industri Keramik Minta Aturan Investasi Diprioritaskan

Pelaku industri keramik menilai penerbitan peraturan turunan terkait dengan investasi menjadi prioritas. Pasalnya, beleid turunan tersebut dinilai bisa menggenjot pembangunan konstruksi di dalam negeri.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 13 Oktober 2020  |  15:54 WIB
Berbagai produk keramik. Pemberian hak milik satuan rumah susun (sarusun) kepada warga negara asing (WNA) dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi industri properti.  - BISNIS.COM
Berbagai produk keramik. Pemberian hak milik satuan rumah susun (sarusun) kepada warga negara asing (WNA) dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi industri properti. - BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri keramik menilai penerbitan peraturan turunan terkait dengan investasi menjadi prioritas. Pasalnya, beleid turunan tersebut dinilai bisa menggenjot pembangunan konstruksi di dalam negeri.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan penerbitan aturan turunan klaster peningkatan ekosistem investasi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Adapun, asosiasi meramalkan dampak UU Cipta Kerja baru akan dirasakan sekitar 2021-2022 dari efek berganda investasi yang masuk.

"Asaki mendukung sepenuhnya UU Cipta Kerja. Semoga [aturan turunan] klaster peningkatan ekosistem investasi bidang perumahan bisa segera membantu penyerapan produk keramik melalui proyek rumah susun sederhana sewa dan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada Bisnis, Selasa (13/10/2020).

Edy menambahkan pemberian hak milik satuan rumah susun (sarusun) kepada warga negara asing (WNA) dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi industri properti. Dengan kata lain, pengubahan aturan tersebut juga dapat meningkatkan konsumsi keramik nasional.

Seperti diketahui, Pasal 144 ayat (1) UU Cipta Kerja bertulis bahwa Hak Milik atas Sarusun dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menilai hak milik tersebut dapat diberikan karena karakteristik rusun yang berbeda dengan rumah tapak.

Walakin, Edy menyatakan kegiatan produksi sebagian pabrian selama beberapa hari terakhir terganggu akibat unjuk rasa yang menghambat arus logistik. Selain itu, menurutnya, unjuk rasa juga menghambat tenaga kerja untuk masuk ke area pabrikan.

"Harapannya para pekerja melalui serikat menempuh jalur konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keberatannya sehingga proses produksi dan usaha tidak terganggu," ucapnya.

Edy mendata utilisasi rata rata pabrikan nasional pada akhir kuartal III/2020 telah berada di posisi 60 persen. Sebelumnya, utilisasi industri keramik nasional pernah menyentuh level 30 persen saat awal pandemi.

Dengan kata lain, kapasitas produksi pada September 2020 telah naik dua kali lipat dari realisasi per April 2020. Adapun, Edy menargetkan angka utilisasi nasional industri keramik bisa ditutup di angka 65 persen pada akhir 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri keramik cipta kerja
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top