Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik terhadap PDB sebesar 17 persen dengan penerapan reformasi sistem logistik nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan biaya Logistik Indonesia lebih tinggi dari Negara Asean, yakni 23,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, Negeri Jiran Malaysia tercatat hanya 13 persen terhadap PDB.
"Ini menyebabkan perekonomian Indonesia masih perlu terus memperbaiki kompetisinya. Dengan adanya pembentukan ekosistem logistik nasional, kita akan bisa menurunkan dari 23,5 persen, ditekan menjadi 17 persen," ujar Sri Mulyani, Kamis (24/9/2020).
Penurunan 5 persen hingga 6 persen ini akan dikontribusikan dari proses hulu dan hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi sehingga akan memudahkan pelaku usaha.
Dengan reformasi ini, Sri Mulyani yakin tidak hanya efisiensi, kontribusinya juga diharapkan meningkat, serta menciptakan transparansi dan persaingan yang sehat.
Dia mengakui logistik saat ini seperti benang ruwet, meski sudah pernah merintis National Single Window yang menghubungkan dari 16 K/L.
Baca Juga
National Single Window belum membangun ekosistem yang memudahkan transksinya di antara pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah mendorong ekosistem logistik nasional (NLE).
Terkait dengan integrasi ekosistem ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020.
Dari riset Frost and Sullivan pada 2016, biaya logistik Indonesia pada tahun 2028 diperkirakan akan menjadi yang tertinggi di Asean, yakni 24 persen dari PDB.
Sementara itu, posisi negara lain, seperti Vietnam hanya sebesar 20 persen PDB, Thailand 15 persen PDB, China 14 persen PDB, Malaysia, Philipina dan India 13 persen PDB, Taiwan dan Korea Selatan 9 persen PDB, serta Singapura dan Jepang sebesar 8 persen PDB.
