Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan diyakini merupakan salah satu sinyal positif pemulihan ekonomi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dengan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, aktivitas ekonomi Indonesia akan semakin membaik.
Menurutnya, program pemulihan yang digodok oleh pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Ia mencontohkan surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar US$2,3 miliar.
Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam 4 bulan berturut-turut. Hal ini ditopang oleh surplus non-migas sebesar US$2,66 miliar dan defisit migas sebesar US$-0,34 miliar. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar US$11,05 miliar.
“Ekspor pertanian sepanjang Januari sampai Agustus 2020 tumbuh 8,59 persen secara year to date (ytd), terutama ekspor buah-buahan. Jadi hortikultura sudah menjadi bagian dari ekspor kita,” katanya dalam webinar bertajuk “Menggerakan Roda Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19” dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (19/9/2020).
Ia melanjutkan, beberapa indikator lain juga mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi. Bebrapa diantaranya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), penjualan ritel, penjualan kendaraan bermotor, saldo bersih tertimbang (SBT) investasi, dan inflasi inti.
Baca Juga
“Kita perlu melihat optimisme dan tren. PMI Manufaktur kita pada saat melakukan PSBB turun drastis ke 27,5. Namun, saat beberapa kegiatan di masyarakat sudah mulai dilaksanakan, PMI kita sudah mulai naik ke angka 50,8. Itu di atas rata-rata, standar PMI adalah 50,” sambungnya.
Dalam webinar tersebut, Airlangga juga menyampaikan perkembangan mengenai realisasi program bantuan Pemerintah, termasuk program Kartu Prakerja yang kini diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pekerja informal terdampak.
Hingga 17 September 2020 lebih dari 26 juta orang di 514 kabupaten dan kota telah mendaftar kartu prakerja. Dari angka tersebut, sebanyak 4,68 juta telah menerima Kartu Prakerja, sebanyak 2,39 juta peserta menyelesaikan pelatihan dan dan 1,45 juta peserta telah menerima insentif.
Selain itu, dalam upaya transformasi ekonomi, RUU Cipta Kerja juga terus didorong sebagai kebijakan strategis. RUU ini ditujukan guna memulihkan dan memperbaiki perekonomian nasional, terutama pada masa pandemi dan pascapandemi Covid-19.
“RUU Cipta Kerja sedang dalam pembahasan di DPR RI. Pemerintah berharap bisa mengurangi obesitas di regulasi dan memperbaiki iklim penciptaan lapangan pekerjaan. Tentunya juga dengan timing yang tepat, diharapkan ekonomi bisa pulih dan investasi bisa kembali masuk ke tanah air,” pungkasnya.