Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bentuk Panja Reformasi Anggaran, Komisi XI DPR Ingin Uji Kesiapan Pemerintah

Anggota Komisi XI Kamrussamad mengatakan bahwa Kemenkeu memang telah mengusulkan reformasi anggaran melalui sistem pengelompokan 5 berdasarkan tema-tema.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 September 2020  |  17:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja atau panja terkait reformasi penganggaran yang tengah didorong oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Anggota Komisi XI Kamrussamad mengatakan bahwa Kemenkeu memang telah mengusulkan reformasi anggaran melalui sistem pengelompokan 5 berdasarkan tema-tema. "[Tujuannya supaya] ada kolaborasi antar unit eselon 1 sehingga bisa melahirkan outcome yang sudah ditentukan," katanya saat dihubungi, Rabu (9/9/2020).

Kamrussamad menjelaskan bahwa DPR tentu perlu mengetahui sejauh mana reformasi penganggaran yang sedang didorong pemerintah. Oleh karena itu, mereka telah mengusulkan pembentukan panja untuk menguji seluk beluk reformasi penganggaran.

"Kita akan bentuk Panja untuk menguji sejauh mana kesiapan Kemenkeu untuk melaksanakan reformasi penganggaran," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa selama ini ada sekitar 428 program yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga. Jumlah ini menurutnya sangat tidak efisien, apalagi setelah didalami usulan ini bukan berasal dari satu kementerian, tetapi dari masing-masing pejabat di level eselon 1.

Banyaknya jumlah program ini kemudian kerap menimbulkan persoalan, salah satunya ketidakjelasan mengenai input dan output program yang diusulkan. Oleh karena itu dengan upaya redesain program, pemerintah bukan hanya menyederhanakan program, tetapi juga ingin melihat bahwa antara usulan dan hasil program tersebut sinkron.

"Kami sudah menyederhanakan menjadi 102 program. Di mana ada satu program generik, 17 program lintas kementerian lembaga, 84 program spesifik," jelasnya.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan hasil redesian program ini salah satunya tercermin dari program di Kementerian Keuangan. Selama ini di lingkungan Kemenkeu memiliki 12 program yang sama dengan unit eselon 1.

"Kami mendesain ulang berdasarkan fungsi di dalam APBN," ungkapnya.

Adapun kebijakan penganggaran sendiri diatur dalam Undang-Undang No.17/2004 tentang Keuangan Negara. UU ini mengatur sejumlah ketentuan penganggaran dari mulai kekuasan atas pengelolaan keuangan negara, peyusunan & penetapan APBN, hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Sri Mulyani menekankan bahwa konsep reformasi & redesain anggaran ini sama sekali tidak ada niatan ingin melampaui atau merevisi UU Keuangan Negara. Reformasi anggaran memang sengaja digulirkan untuk memastikan tujuan dari UU Keuangan Negara tercapai. Selain itu, reformasi ini juga terkait dengan upaya mendorong visi & misi presiden terkait pembangunan nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kemenkeu sri mulyani komisi xi dpr
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top