Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Aset Negara Dikomersialisasi, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kebijakan komersialisasi aset tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.135/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara atau BMN yang mulai berlaku sejak Senin (31/8/2020).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 September 2020  |  08:21 WIB
Aktivitas proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (23/6/2020). Bisnis - Rachman
Aktivitas proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (23/6/2020). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan komersialisasi aset atau barang milik negara (BMN) kepada swasta dan asing perlu didorong dengan tata kelola yang baik supaya tidak menjadi bumerang di masa depan.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini kerap memberikan peringatan kepada pemerintah terkait pengelolaan aset dan potensi beralihnya aset ke pihak ketiga.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa kebijakan yang tertuang dalam PMK 115/2020 dimaksudkan untuk lebih mendorong penggunaan BMN untuk pelayanan publik secara efisien.

"Bila ada kelebihan, bisa untuk mendapatkan tambahan PNBP atau manfaat sosial ekonomi lainnya," kata Isa kepada Bisnis, Rabu (3/9/2020) malam.

Isa tidak menampik bahwa swasta baik dalam negeri maupun asing bisa menggunakan BMN ini melalui skema yang telah disiapkan dalam PMK No.155/2020.

Namun, pemanfaatan BMN oleh swasta dan asing ini bukan bagian dari komersialisasi aset, tetapi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari setiap aset yang dimiliki oleh negara.

"Pemanfaatan dapat dilakukan oleh pihak swasta yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi secara optimal," tukasnya.

Dalam catatan Bisnis, kebijakan komersialisasi aset tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.135/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara atau BMN yang mulai berlaku sejak Senin (31/8/2020).

Dalam beleid baru, pemerintah membuka ruang bagi swasta atau dalam skema tertentu asing, dapat menggunakan barang milik negara dengan setidaknya empat macam skema.

Pertama, adalah sewa BMN. Sektor swasta yang bisa memanfaatkan barang ini mencakup perorangan maupun badan usaha. Objek BMN yang disewakan kepada swasta, termasuk korporasi, bisa tanah atau bangunan maupun selain jenis objek BMN tersebut dengan rentang waktu sewa selama 5 tahun (bisa diperpanjang).

Kedua, kerja sama pemanfaatan atau KSP. Skema KSP ini hanya diberikan kepada BUMN, BUMD dan swasta non perorangan. Salah satu pemanfaatan KSP bisa terkait dengan proyek infrastruktur dengan maksimal KSP selama 30 tahun.

Adapun kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling rendah sebesar 10 persen dan paling tinggi sebesar 70 persen dari hasil perhitungan tim KSP.

Ketiga, kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Pihak selain pemerintah yang bisa memanfaatkan BMN dengan skema ini adalah swasta dan asing.

Beleid ini menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan aset berupa BMN untuk proses pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, mitra KSPI dari swasta maupun asing bisa memanfaatkan BMN untuk pembangunan infrastuktur dengan masa pemanfaatan paling lama 50 tahun.

Keempat, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (Ketupi). Pihak yang melaksanakan Ketupi adalah BLU dan PJPB. Sementara mitranya bisa dari korporasi maupun asing.

Skema Ketupi dapat dilakukan terhadap BMN infrastruktur transportasi, hingga infrastruktur ketenagalistrikan; infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkeu aset negara barang milik negara
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top