Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Rancangan Angggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dalam pidato kenegaraan di DPR RI pada Jumat (14/8/2020).
Sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan itu dilakukan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-75 RI sekaligus sidang bersama DPR-DPD RI. Jokowi akan menyampaikan secara langsung RAPBN 2021.
Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulayani sebelumnya, kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2021.
Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi pada 28 Juli 2020 melakukan sidang kabinet termasuk membahas topik sangat penting yaitu bagaimana memperbaiki desain dari RAPBN 2021.
"Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2021 ini pembahasan awal dengan DPR sudah dilakukan dan sampai dengan sebelum DPR melakukan reses minggu lalu sudah ada beberapa kesepakatan kesepakatan yang memberikan indikasi bagaimana desain RAPBN 2021, terutama menyangkut postur dari APBN," ujar Sri Mulyani.
Dari sisi asumsi makro yang dilakukan atau yang disetujui dalam range, kemudian dari sisi bagaimana pengaruhnya terhadap postur APBN.
Baca Juga
"Kesepakatan dari pembicaraan dengan dewan yaitu pertumbuhan ekonomi antara 4,5 hingga 5,5 persen tahun depan," ujar Menkeu.
Ditambahkan Sri Muilyani, pagu indikatif dengan defisit sebesar 4,15 persen dari PDB perlu untuk diperlebar mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi.
"Dari range yang disampaikan dalam DPR antara 4,5 hingga 5,5 persen dari pertumbuhan ekonomi tahun depan maka kita melihat bahwa postur APBN untuk tahun 2021 yang sudah disepakati dalam pagu indikatif dengan DPR dengan defisit sebesar 4,15 persen dari PDB itu perlu untuk diperlebar mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi," ujar Sri Mulyani.
"Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, bapak presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB, jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR lebih tinggi dari 4,7 persen," ujar Sri Mulyani.
Dengan defisit di 5,2 persen dari PDB tahun 2021, Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun.
Sementara itu, Kementerian ESDM mengajukan asumsi target lifting migas pada RAPBN 2021 sebesar 1,762 juta hingga 1,91 juta barel setara minyak per hari (boepd). Asumsi tersebut turun sekitar 1,84 persen dari target APBN 2020 yang dipatok sebesar 1,946 juta boepd.
Secara rinci, asumsi lifting minyak 2021 diusulkan pada kisaran 677.000-737.000 barel per hari atau turun sekitar 2,38 persen-10,33 persen dibandingkan dengan target APBN 2020 yang dipatok 755.000 barel per hari.
Sedangkan lifting gas bumi pada RAPBN 2021 diasumsikan turun menjadi 1,085 juta boepd-1,173 boepd. Pada APBN 2020, lifting gas bumi ditargetkan sebesar 1,191 juta boepd.
Adapun, asumsi dasar ekonomi makro yang sudah disepakati oleh pemerintah dan Banggar adalah nilai tukar rupiah Rp13.700-Rp14.900 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29 persen - 8,29 persen, dan tingkat kemiskinan 9,2 persen-9,7 persen.
