Bisnis.com, JAKARTA - Penyusunan RAPBN 2021 ini akan sangat tergantung dari keberhasilan pelaksanaan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya, Jumat (19/6/2020).
Saat ini, anggaran penanganan Covid-19 pada 2020 direncanakan sebesar Rp695,2 triliun, terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun; perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.
Tentunya, dia berharap upaya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan kasus Covid-19 dapat mereda.
Dalam kondisi yang masih sangat dinamis dan tingkat ketidakpastian yang juga tinggi, asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 adalah 4,5 – 5,5 persen.
Target ini terbilang cukup tinggi di tengah kondisi yang tidak pasti. Terlebih lagi, perkiraan ekonomi pada kuartal II/2020 berada dalam zona merah, yakni negatif 3,8 persen.
Baca Juga
Memahami hal tersebut, Sri Mulyani memberikan catatan, bahwa target ini dapat dicapai apabila konsumsi masyarakat dapat terus dijaga, investasi dapat ditingkatkan, perdagangan internasional berangsur pulih setelah pukulan terberat akibat pandemi Covid-19 mulai mereda, dan tidak terjadi pukulan kedua (second wave) dari penyebaran Covid-19.
Lebih lanjut, dia memaparkan pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi di tahun 2021.
Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.
Sejalan dengan hal tersebut, maka peran belanja negara menjadi sangat krusial. "Berbagai upaya penguatan kualitas belanja ditempuh secara simultan," tegasnya.
Dia berjanji pemerintah juga akan melakukan reformasi penganggaran dengan mendorong agar belanja kebutuhan dasar semakin efisien, fokus terhadap program prioritas, serta mendorong pelaksanaan anggaran berbasis hasil dan mendesain belanja yang antisipatif terhadap ketidakpastian.
Tahun depan, menurutnya, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal secara hati-hati tanpa mendisrupsi pemulihan ekonomi.
"Kami akan melakukan secara bertahap agar ekonomi dapat melakukan penyesuaian dalam 2-3 tahun ke depan sebelum kita bisa menyehatkan APBN secara penuh," ungkapnya.
Dari rencana pemerintah, defisit diperkirakan mencapai 3,05 persen - 4,01 persen pada 2021 dan angka ini akan terus turun hingga di bawah 3 persen pada 2023.
Di tengah momentum transisi menuju normal pasca pandemi Covid-19 pada tahun depan, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah-panjang yang dihadapi oleh Indonesia sebagai upaya untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT).
Untuk itu, dia menegaskan pemerintah akan melakukan reformasi di berbagai bidang yaitu kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industri, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), perpajakan, dan penganggaran.
Dengan dukungan DPR RI, otoritas moneter, semua elemen masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan, Sri Mulyani mengaku optimistis bahwa Indonesia akan pulih dan mampu menormalkan kembali aktivitas sosial ekonomi dengan tetap menjaga keamanan dari ancaman Covid-19 (situasi normal baru).
"Tetap optimis dan berusaha terbaik karena optimismemu merupakan semangat kami dalam menjaga negeri!"
