Bisnis.com, JAKARTA - Mantan menteri keuangan Chatib Basri menilai kebijakan belanja pemerintah seharusnya lebih eksogen dalam menghadapi kontraksi ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 terkontraksi -5,32 persen. Hal ini dipicu oleh anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang dinilai Chatib sebagai faktor endogen.
"Yang mengkhawatirkan adalah pengeluaran pemerintah -6,9 persen. Artinya, government spending yang seharusnya bisa exogenous malah jadi procyclical," ujar Chatib dalam cuitannya, Rabu (5/8/2020).
Artinya, Chatib menunjukkan bahwa serapan belanja menjadi masalah yang harus diperhatikan Presiden Jokowi dan pembantunya Sri Mulyani.
Jika belanja tidak bisa dieksekusi dengan baik, Chatib mengungkapkan pengeluaran pemerintah akan prosiklikalitas atau procyclical. Dia paham banyak aktivitas pemerintah yang ditunda akibat pandemi. Namun, dia melihat banyak aktivitas yang bisa eksogen, seperti bantuan sosial dengan bantuan langsung tunai (BLT), alokasi kesehatan, UMKM dan stimulus.
Artinya concern Presiden dan Menkeu soal penyerapan belanja benar2 memang issue yg harus diselesaikan. Jika belanja tdk bisa dieksekusi maka pengeluaran pemerintah akan pro cyclical.
— M. Chatib Basri (@ChatibBasri) August 5, 2020
Baca Juga
"Yang seharusnya bisa membuat pengeluaran pemerintah tumbuh positif," ujarnya.
Dia menegaskan dalam kondisi saat ini - dimana swasta dan rumah tangga sama-sama terpukkul - belanja pemerintah yang kontraktif tidak akan menolong ekonomi. Eksekusi dari stimulus fiskal menjadi kunci bila ingin ada pemulihan pada kuartal III mendatang.
Merespon kontraksi pada kuartal kedua, pemerintah segera mengumumkan berbagai rencana yang bisa dijalankan untuk menyelamatkan ekonomi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, pemerintah akan menggenjot belanja sebesar Rp1.670,8 triliun pada sisa tahun ini guna mendorong konsumsi.
Di samping itu, program perlindungan sosial yang telah terserap Rp85,51 triliun akan diperluas melalui empat program.
Pertama, bantuan beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,6 triliun yang mulai cair September.
Kedua, bantuan tunai Rp500.000 untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 triliun akan cair Agustus.
Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp1,5 triliun, dan bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp2,4 juta per UMKM dengan total Rp28 triliun.
Keempat, bantuan gaji Rp600.000 untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta, dengan nilai total anggaran sebesar Rp31,2 triliun.
