Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2020 diperkirakan akan terkontraksi lebih dalam dari perkiraan sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Menurutnya, PDB akan tumbuh berkisar -3,5 persen hingga -5,1 persen, dengan titik tengah -3,8 persen.
Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 minus 3,7 persen secara (year-on-year/yoy), namun bisa terkontraksi -4 hingga -6 persen.
Menurutnya, anjlokya pertumbuhan ini dikarenakan pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lemah di kuartal II/2020. "Kita bisa lihat dari tekanan inflasi yang rendah selama Ramadan dan penjualan ritel yang terus turun," katanya.
Di samping itu, menurut Eric, aktivitas produksi dan konsumsi yang melambat juga terpengaruh oleh penerapan PSBB dan new normal. Eric juga menyoroti penyerapan anggaran APBN yang masih sangat rendah. Eric menilai prosedur pencairan anggaran masih lambat dikarenakan ada kehati-hatian terkait dengan risiko moral hazard.
Selain itu, Eric mengatakan koordinasi antarlembaga juga masih sangat lemah. Tak hanya itu, pengelolaan database untuk pencairan dana yang berkait langsung dengan rumah tangga, misalnya BLT dan bantuan sosial juga kurang baik.
Baca Juga
Insentif untuk usaha dan UMKM, menurut Eric, juga belum banyak dimanfaatkan pengusaha. Para pengusaha dinilai tidak agresif berinvestasi jika demand terhadap produk-produk mereka turun atau tumbuh lambat. "Jadi masalah utamanya tetap di demand side dari ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga yang melemah," katanya.
Eric menambahkan, untuk meningkatkan serapan stimulus kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus sektoral dan pemda, pemerintah mestinya melakukan pemangkasan prosedur, termasuk simplifikasi dokumen, dan lainnya.
"Tapi jangan sampai juga mengendurkan pengawasan supaya dananya bisa tepat sasaran dan tidak dikorupsi oleh oknum pelaksana. Database kependudukan di Indonesia juga mesti terintegrasi dan selalu di-update," katanya.
Sebelumnya, pada rapat terbatas pada Selasa (7/7/2020), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti serapan anggaran APBN yang masih rendah. Jokowi pun meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.
Menurut Jokowi belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Karenanya, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini.
"Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas)," kata Presiden.
