Bisnis.com, JAKARTA - Sistem keamanan laut nasional perlu diperkuat melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) sehingga bisa menjaga kedaulatan wilayah perairan laut Indonesia tanpa adanya risiko tumpang tindih kewenangan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan sistem keamanan laut Indonesia belum sesuai harapan karena ada kurang lebih tujuh lembaga yang menjadi penjaga laut Indonesia, tetapi tidak ditopang dengan sistem koordinasi yang baik. Akibatnya, seringkali menyebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan di laut.
"Seluruh kelembagaan keamanan laut harus satu pintu di bawah Bakamla," kata Syarief, Rabu (1/7/2020).
Dia menilai selama ini Bakamla yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014 belum optimal kinerjanya, apalagi secara anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal.
Perlu dikuatkan melalui penganggaran dan mekanisme komando satu pintu atau unity of command dengan Polairut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lembaga lain berada di bawah komando Bakamla. Setidaknya terdapat tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia yakni aspek polisionil, aspek militer, dan aspek diplomasi.
Menurutnya, pendekatan paling pertama yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia adalah menguatkan sistem kelembagaan keamanan laut Indonesia yang selama ini belum satu padu dalam menjaga laut.
Baca Juga
Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan nasional, terutama di perbatasan.
Meski demikian, Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara.
_(1).jpg?w=348&h=261)
