Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan di kondisi krisis karena Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat, infrastruktur memiliki peran penting untuk bangkit kembali.
Pasalnya, dampak Covid-19 telah menjangkiti capaian ekspor dan impor serta investasi yang menyentuh angka minus pada kuartal dua, termasuk daya beli masyaraklat yang turun.
"Kita ingin mempertahankan di kuartal tiga ini mendekati nol. Untuk itu, satu-satunya instrumen untuk pemulihan ekonomi adalah APBN melalui pembangunan infrastruktur," ujar Basuki dalam Webinar Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Peran Pendidikan Tinggi, akhir pekan ini.
Basuki menambahkan terdapat lima tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR dalam lima tahun mendatang, yaitu disparitas, daya saing nasional, urbanisasi, pemulihan ekonomi nasional, dan ketahanan pangan.
Terkait daya saing nasional, Basuki mengatakan meskipun sudah meningkat namun belum cukup. Contohnya saja, Indonesia masih kalah bersaing saat puluhan industri melakukan relokasi pabrik, namun tidak ada yang mampir ke Indonesia melainkan lebih memilih ke Thailand dan Vietnam.
"Daya saing kita masih kurang, termasuk ketersediaan infrastruktur. Untuk itulah ke depan, jalan tol bisa disambungkan ke kawasan ekonomi. Saya sudah tidak lihat lagi itu jalan provinsi dan kabupaten, pasti saya kerjakan untuk menyambungkan jalan tol itu ke kawasan wisata dan industri, agar bisa berfungsi," ujarnya.
Baca Juga
Adapun untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, Kementerian PUPR telah membuat program padat karya tunai di daerah. Selain itu, kegiatan reguler juga didorong menggunakan tenaga manusia selama 2-3 bulan atau semi padat karya.
"Kami baru menandatangani, Pak Dirjen SDA utnuk rehabilitasi irigasi di Rentang, Indramayu, sekitar Rp3,1 triliun, karena itu proyek besar-besaran, saya minta 2-3 bulan pakai manusia, yang penting orang bekerja, mempertahankan daya beli di pedesaan," jelasnya.
Selain itu, katanya, untuk ketahanan pangan, Kementerian PUPR sedang mengembangkan lumbung-lumbung pangan baru yang potensial di luar Pulau Jawa.
Basuki menjelaskan untuk menghadapi tantangan tersebut terdapat lima program prioritas pada 2020-2021 yaitu penataan lima kawasan strategis pariwisata, percepatan pembangunan jalan tol, padat karya tunai, pengembangan kawasan food estate, dan pengembangan sumber daya manusia.
"DIPA PUPR sebesar Rp120 triliun, dengan adanya Covid-19, dihemat Rp44 triliun untuk menangani Covid-19. Kami sudah bersepakat dengan teman-teman Dirjen, berapa pun yang diminta negara, kami berikan, karena apapun kalau pembangunan infrastruktur tidak mungkin dibatalkan tapi bisa ditunda," jelasnya.
Adapun untuk anggaran penataan lima kawasan strategis pariwisata tidak disentuh dan tetap dikerjakan.
Untuk percepatan pembangunan jalan tol, Basuki mengatakan akan segera menyelesaikan Trans Jawa yang tersisa ruas tol Probolinggo-Banyuwangi. Dia menambahkan dengan adanay tol Trans Jawa telah membantu ekonomi petani mangga di Pasuruan dengan memperkirakan waktu tempuh.
Untuk padat karya tunai, Basuki mengatakan diprogamkan sekitar Rp11 triliun yang diperkirakan akan menyerap 614 ribu tenaga kerja dan sudah berprogres 15 persen di seluruh Indonesia.
