Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Hal itu bertujuan menjadikan pelabuhan di selatan Sukabumi ini sebagai pintu ekspor produk perikanan.
Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan perubahan status PPS bisa memudahkan akses produk perikanan dan kelautan dari Sukabumi untuk langsung menjangkau pasar ekspor tanpa perlu dibawa ke Jakarta terlebih dahulu.
"Ini sedang kami hitung dan Bea Cukai sedang kami yakinkan bahwa membuka [ekspor dari Sukabumi] langsung efisiensinya sampai sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta ngapain harus kesana lagi? Mending langsung saja dari sini," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2020).
Edhy menuturkan potensi perikanan pesisir selatan Sukabumi, Jawa Barat, cukup besar lantaran menjadi daerah perlintasan tuna secara internasional dan jenis-jenis ikan lain. Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan yang didaratkan ke PPN Palabuhan Ratu mencapai 10.000 ton pertahun.
"Saya sangat yakin kalau ini diperbaiki [potensinya] akan cukup besar karena ini belum termasuk optimalisasi kapal-kapal perbatasan ZEE kita. Nah ini kami akan dorong," paparnya.
Adapun, niat pengembangan PPN Palabuhan Ratu dilontarkan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sarjono. Menurutnya, rencana tersebut telah dirintis sejak 10 tahun terakhir dan tertunda hingga saat ini. "Rencananya PPN menjadi pelabuhan perikanan samudera, 10 tahun sudah dirintis," katanya.
Baca Juga
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum mengurai pelabuhan yang masih kecil menjadi salah satu kendala optimalisasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Barat.
"Potensi kelautan di Jabar luar biasa, dari pantai utara, pantai selatan sangat luar biasa. Tetapi potensi tersebut belum bisa termanfaatkan karena ada kendala, antara lain karena pelabuhan yang masih kecil-kecil," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri KKP juga membagikan paket bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan tersebut diantaranya 1.000 paket bantuan siaga nelayan, 200 paket Gemarikan, 21 sertifikat keterampilan penanganan ikan.
Selain itu, diserahkan pula 200 bidang sertifikat hak atas tanah atau Sehat nelayan, asuransi BPJS untuk 50 anak buah kapal (ABK). KKP juga membantu akses pemodalan seperti dari Pegadaian sebesar Rp757,8 juta, permodalan dari Bank Mandiri senilai Rp300 juta, permodalan LPMUKP sebesar Rp1,04 miliar, permodalan BNI Rp828 juta, serta klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
