Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) mengaku tidak khawatir meski pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenakan besaran tarif yang sama dengan Filipina, yakni 19%.
Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo menyampaikan, tarif impor yang dikenakan pemerintah AS untuk produk perikanan Indonesia dan Filipina sudah sama sejak dulu.
“Filipina kalau sama kan, nggak masalah. Mulai dulu kan sama [tarif impor ke AS], jadi nggak masalah,” kata Budhi kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).
Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor terhadap produk asal Filipina sebesar 19%. Tarif yang dikenakan sama seperti Indonesia.
Alih-alih Filipina, eksportir perikanan justru tengah menanti tarif yang akan dikenakan Trump terhadap negara-negara pesaing Indonesia di pasar perikanan global seperti Ekuador, Thailand, dan India.
Dia mengatakan, hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi eksportir perikanan nasional jika AS menetapkan tarif yang lebih rendah terhadap ketiga negara itu.
Baca Juga
“Kalau dia hanya 10% kita 19%, itu akan menjadi masalah,” ungkapnya.
Sejauh ini, Budhi menuturkan bahwa eksportir perikanan telah melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi kebijakan tarif tersebut. Salah satunya, dengan membuka pasar baru.
Selain itu, dia mengharapkan pemerintah segera menandatangani dan mengesahkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), mengingat kesepakatan ini dapat mengurangi tarif produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.
Dalam hal ini, dia meminta pemerintah untuk mempertegas terkait tambahan non-tarif ke Uni Eropa.
Dalam 7-9 tahun terakhir, tidak ada penambahan jumlah eksportir perikanan Indonesia yang masuk ke Eropa. Untuk itu, Budhi mengharapkan pemerintah dapat bernegosiasi agar jumlah eksportir bertambah.
Selain itu, kata Budhi, produk perikanan budidaya terancam tidak diizinkan masuk ke pasar Uni Eropa pada September 2026 lantaran masalah Antimicrobial resistance (AMR).
“Selain tarif, non-tarif ini harus di-clear-kan juga kalau di Uni Eropa,” pungkasnya.
