Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Chatib Basri: Bukan Moneter, Indonesia Butuh Stimulus Fiskal Sebagai 'Efek Kejut'

Kebijakan fiskal lebih luas dan efektif dibandingkan kebijakan moneter. Terbukti, tingkat suku bunga acuan Indonesia saat ini sudah sangat rendah. Namun, roda perekonomian tetap belum bisa bergerak.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 17 Juni 2020  |  17:51 WIB
Pengamat Ekonomi M. Chatib Basri. - FB Sri Mulyani
Pengamat Ekonomi M. Chatib Basri. - FB Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri mengatakan stimulus fiskal dapat memberikan efek kejut (jumpt start) untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang anjlok akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Dia menilai dampak kebijakan fiskal lebih luas dan efektif dibandingkan kebijakan moneter. Terbukti, tingkat suku bunga acuan Indonesia saat ini sudah sangat rendah. Namun, roda perekonomian tetap belum bisa bergerak.

"Saya percaya hal utama yang perlu dilakukan, seperti saat 2013, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial ini akan mendorong konsumsi rumah tangga. Ketika kita memberi uang kepada kelompok miskin, mereka langsung digunakan untuk belanja," katanya dalam diskusi webinar yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), Selasa (17/6/2020).

Menurutnya, pemerintah bisa memberikan bantuan sosial atau bantuan tunai langsung (BLT) selama empat bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada 40 persen kelompok masyarakat terbawah atau sekitar 150 juta masyarakat Indonesia. Data tersebut sesuai dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank).

Lebih lanjut, dia menghitung ada 30 juta keluarga yang harus dibantu oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. Jika bantuan tersebut berkisar Rp1 juta per bulan per kepala keluarga, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran hingga Rp30 triliun per bulan.

Apabila bantuan diberikan selama empat bulan, artinya pemerintah butuh dana Rp120 triliun atau sekitar 0,75 persen dari total GDP (gross domestic bruto) untuk bansos.

"Setelah kebijakan fiskal diterapkan, baru kebijakan lain dapat diterapkan, misalnya kebijakan moneter atau stimulus untuk sektor-sektor produktif," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

chatib basri stimulus fiskal stimulus moneter
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top