Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hindari Resesi Ekonomi, BKF: Belanja Pemerintah Jadi Tumpuan

Badan Kebijakan Fiskal menegaskan peningkatan alokasi belanja pemerintah diharapkan dapat menghindarkan perekonomian dari resesi
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 04 Juni 2020  |  12:49 WIB
Kepala BKF Febrio Kacaribu disela-sela seminar di Jakarta, Selasa (28/2). Bisnis - Dedi Gunawan
Kepala BKF Febrio Kacaribu disela-sela seminar di Jakarta, Selasa (28/2). Bisnis - Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengandalkan belanja negara sebagai pengungkit perekonomian yang mengalami pelemahan akibat pandemi Corona atau Covid - 19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih berpatokan proyeksi ekonomi 2020 dengan dua skenario yakni sangat berat di angka minus 0,4 persen dan berat 2,3 persen.

"Peningkatan alokasi belanja pemerintah diharapkan menghindarkan perekonomian dari resesi," kata Febrio, Kamis (4/6/2020).

Febrio menambahkan bahwa ketidakpastian masih menghantui perekonomian. Tidak hanya Indonesia, secara global tren perekonomian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk mempercepat pemulihan perekonomian, pemerintah telah menyiapkan dana dari Rp677,2 triliun. Dana ini juga dikucurkan untuk penanganan pandemi Corona.

Dana yang sebagian besar didanai dari pembiyaan ini disiapkan untuk mendanai berbagai program pemerintah baik itu yang terkait dengan bantuan sosial hingga bantuan ke BUMN.

"Goverment spending diharapkan menggerakkan perekonomian. Tentu dengan penyusunan target yang jelas," jelasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Selasa (2/6/2020) menunjukkan volatilitas anggaran ini banyak dipengaruhi perubahan outlook belanja negara. Total outlook belanja APBN tahun 2020 mencapai Rp2.738,4 triliun atau lebih tinggi Rp124,5 triliun dari outlook Perpres No.54/2020.

Angka per 2 Juni ini juga lebih tinggi skema outlook belanja negara yang kedua yakni Rp2.720,1 triliun.

Otoritas fiskal dalam dokumen ini juga menyebutkan melonjaknya kebutuhan belanja ini setidaknya dipicu oleh perubahan komponen dalam struktur belanja negara.

Pertama, subsidi LPG yang semula Rp6,5 triliun menjadi Rp9,95 triliun. Pembengkakan subsidi LPG ini terjadi karena penyesuaian harga kontrak dengan Aramco.

Kedua, naiknya komponen belanja lain-lain yang dalam skema kedua semula Rp491,5 triliun menjadi Rp503,9 triliun. Jumlah ini jika dibandingkan dengan outlook dalam Perpres No.54/2020 melonjak sebanyak Rp143,8 triliun.

Penambahan outlook belanja lain-lain ini terutama disebabkan oleh meningkatnya alokasi anggaran untuk tambahan belanja stimulus dari Rp60 triliun menjadi Rp73,4 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

belanja pemerintah resesi ekonomi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top