Bisnis.com, JAKARTA — Porsi belanja negara, yang termasuk di dalamnya belanja pemerintah pusat dan daerah, terhadap produk domestik bruto alias PDB akan mengalami penurunan pada 2025 dan 2026 dibandingkan 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan untuk 2026, belanja negara akan berada di rentang 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB. Lebih rendah dari realisasi 2024 yang mencapai 15,18% dari PDB maupun outlook 2025 sebesar 14,82%.
“Belanja negara tahun depan ada di rentang 14,19% hingga 14,75%. Di mana pemerintah pusat akan belanja sebesar 11,41% hingga 11,86%, sedangkan Transfer ke Daerah di rentang 2,78% hingga 2,89%,” ujarnya beberapa waktu lalu di DPR.
Perlu diingat, meski dalam persentase lebih rendah, belanja secara angka dapat lebih besar karena mengikuti besaran PDB yang berubah setiap tahunnya.
Seperti halnya pagu awal belanja negara 2025 senilai Rp3.621,3 triliun, tumbuh 8,3% dari belanja 2024 yang senilai Rp3.343,5 triliun (Perpres No. 206/2024 terkait perubahan APBN 2024).
Meski secara umum porsi belanja negara 2026 terhadap PDB lebih rendah, namun belanja pemerintah pusat 2026 lebih jumbo dari 2024 dan 2025, yang masing-masing sebesar 11,28% dan 11,19%.
Rendahnya estimasi tersebut akibat terkoreksi jatah TKD yang lebih rendah dari 2024 maupun 2025, yang masing-masing sebesar 3,90% dan 3,63% dari PDB.
Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan persentase yang lebih rendah tersebut. Namun, dirinya memastikan bahwa belanja akan didorong semakin efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas, termasuk makan bergizi gratis dan sekolah rakyat.
Berbeda dengan 2025, di mana outlook atau proyeksi belanja negara turun untuk kedua komponen, pusat dan daerah.
Lambatnya belanja negara tahun ini pun tercermin dalam realisasi semester I/2025 yang baru mencapai 38,8% (Rp1.407,1 triliun) dari pagu yang senilai Rp3.621,3 triliun). Belanja pemerintah, khususnya nonK/L, baru mencapai 34,6%.
Bahkan, belanja pemerintah yang masih rendah tersebut tertransmisikan kepada pertumbuhan PDB yang lebih rendah pula. Di mana konsumsi pemerintah kontraksi 1,4% pada kuartal I/2025.
Sri Mulyani tak menampik bahwa rendahnya belanja tersebut—yang porsinya sudah lebih rendah dari PDB—terjadi akibat efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan adanya langkah Inpres 1/2025 efisiensi, perubahan [jumlah] K/L, dan kami baru mulai membuka beberapa tambahan belanja yang sudah disetujui sesuai dengan prioritas presiden, maka kuartal I kinerja belanja pemerintah jauh lebih lemah dari kuartal I tahun lalu,” jelas Bendahara Negara.
