1. Karir Iman Brotoseno Dirut Baru TVRI, Kontributor Majalah Pria Hingga Konsultan Politik
Iman Brotoseno resmi dilantik sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk periode 2020-2023. Iman merupakan Direktur Utama penggantian antar waktu setelah sebelumnya Dewan Pengawas memecat Helmy Yahya sebagai bos nomor 1 televisi publik itu.
“Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin, hari ini 27 Mei 2020 melantik Iman Brotoseno sebagai Dirut LPP TVRI (PAW) periode tahun 2020-2022 di lantai 3 gedung GPO LPP TVRI,” kicau twitter terverifikasi @TVRINasional, Rabu (27/5/2020).
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Sampai Kapankah ke Jakarta Perlu SIKM?
Pemerintah menyebut kewajiban masyarakat memenuhi ketentuan surat izin keluar masuk (SIKM) DKI Jakarta minimal akan berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyekatan operasi Ketupat Lebaran 2020 Polri yang berakhir pada tanggal tersebut.
Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Edi Nursalam mengatakan SIKM yang didasari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.46/2020 tersebut memang tidak berbatas waktu. Namun, dari segi aktivitas di lapangan penyekatan akan terjadi hingga 7 Juni 2020.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Banyak Penumpang Belum Penuhi Persyaratan Dokumen, Lion Air Grup Hentikan Operasional Sementara
Lion Air Group menghentikan sementara operasional penerbangan berjadwal yang melayani jaringan domestik selama 5 hari, yaitu mulai 27 Mei sampai 31 Mei 2020.
Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, banyak calon penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak bisa terbang dan harus kembali dengan segala biaya yang telah dikeluarkan (kerugian).
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Terdampak Corona, Sejumlah Pengembang Mulai Lakukan PHK
Pengembang properti benar-benar tengah menghadapi kesulitan akibat terkena dampak virus corona jenis baru atau Covid-19 yang turut menghantam bisnis properti di semua lini selama beberapa bulan ke belakang.
Sejumlah pengembang pun tak bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya karena tersendatnya arus kas perusahaan yang tak berputar.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Waswas Penambang Menanti Aturan Dana Cadangan
Pengusaha pertambangan meminta dilibatkan dalam pembahasan peraturan pemerintah mengenai kewajiban alokasi dana ketahanan cadangan eksplorasi tambang mineral dan batu bara.
Kewajiban menyisihkan sebagian penjualan itu tertuang dalam pengesahan revisi Undang-Undang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Pasal 112 UU beleid anyar tersebut, menetapkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib mengalokasikan sebagian dana yang dikelola dalam satu badan tertentu.
Baca berita selengkapnya di sini.
