Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pagu Indikatif Belanja Kementerian 2021 di Bawah Rp900 Triliun

Terlampir pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, pagu indikatif belanja K/L tahun depan hanya sebesar Rp894,94 triliun.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  10:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2021 mendatang tergolong rendah.

Terlampir pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, pagu indikatif belanja K/L tahun depan hanya sebesar Rp894,94 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu belanja K/L pada APBN 2020 terbaru versi Perpres No. 54/2020, belanja K/L tahun ini memang lebih rendah dan hanya sebesar Rp836,53 triliun.

Namun, bila dibandingkan dengan APBN 2020 versi UU APBN 2020 dimana belanja anggaran masih belum direalokasi untuk penanganan Covid-19, pagu belanja K/L mencapai Rp909,62 triliun.

Pagu belanja K/L 2021 tertulis telah mempertimbangkan outlook 2020, terutama mengenai keberlanjutan penanganan dampak Covid-19 atas sosial dan perekonomian.

Lebih lanjut, kinerja 2019, prioritas pembangunan 2021 dalam RKP, dan kebijakan fiskal 2021 turut dipertimbangkan pada penentuan pagu indikatif 2021 ini.

Pagu indikatif belanja K/L 2021 telah memperhitungkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, penghematan belanja barang dalam bentuk perjalanan dinas, paket meeting, hingga konsinyering dan honorarium, kelanjutan proyek yang tertunda pada 2020, serta kelanjutan sebagian bansos pasca Covid-19 dan penguatan bansos.

Dalam pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (13/5/2020), Sri Mulyani mengatakan realokasi anggara akibat Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa belanja APBN dan APBD bisa dikelola lebih baik lagi.

"Reformasi belanja anggaran belanja akan terus dilakukan lewat penajaman fokus prioritas, berorientasi hasil, dan bersifat antisipatif sebagai shock absorber otomatis dalam menghadapi ketidakpastian," kata Sri Mulyani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

belanja pemerintah pagu indikatif kebijakan fiskal sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top