Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memberi stimulus kepada sektor rumah bersubsidi di tengah pandemi Covid-19. Namun, pengembang masih merasa berat menjalani bisnisnya dan merasa perlu ada insentif untuk pengusaha properti.
Sekjen DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa stimulus yang digelontorkan pemerintah ditujukan kepada konsumen, sedangkan konsumen rumah subsidi saat ini banyak yang terbebani keuangannya karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karena PHK atau dirumahkan itu, banyak calon konsumen yang membatalkan diri, mereka enggak jelas pekerjaannya nanti bagaimana, mau bayar pakai apa,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2020).
Ari mengaku bahwa saat ini penjualan pengembang sendiri sudah merosot drastis, sejumlah pembangunan anggota Himperra macet, dan kredit pengembang juga tinggal menunggu macet. Hal ini akan sangat berbahaya bagi dunia properti nasional.
“Padahal, umumnya di kondisi apapun permintaan dari kelas menengah dan menengah bawah tidak pernah terhenti, selalu berjalan, tetapi dengan kondisi seperti ini, semua sektor semua kalangan jadi terhenti,” katanya.
Kendati tidak ada yang pernah siap menghadapi kondisi seperti ini, pengembangan properti diharapkan bisa terus berjalan. Pasalnya, kalau sampai terhenti, hal itu akan memengaruhi 170-an industri lainnya. Puluhan juta buruh bakal menganggur dan akan membahayakan perekonomian nasional.
Baca Juga
“Harusnya pemerintah memberikan stimulus juga untuk pengusaha properti supaya setidaknya kami pengembang juga aman, bisa melanjutkan pembangunan,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah stimulus sebagai upaya penanganan wabah Covid-19 kepada sektor perumahan dengan menggelontorkan anggaran senilai Rp1,5 triliun.
Adapun, bentuk stimulus tersebut berupa pengalokasian dana untuk subsidi selisih bunga dan subsidi bantuan uang muka dan menambahkan kuota rumah subsidi hingga 175.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan tambahan tersebut, target pemerintah saat ini adalah memberi 330.000 rumah kepada MBR yang terdiri atas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sekitar 88.000 rumah tahun ini. Kemudian, 67.000 rumah dari skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
