Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menggelontorkan dana Rp405 triliun untuk stimulus penanganan dampak virus Corona (Covid-19).
Sebagai gantinya, pemerintah mau tak mau harus merealokasi anggaran di kementerian/lembaga untuk menambal defisit yang bakal terjadi, termasuk dana untuk proyek infrastruktur.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kemungkinan akan dilanjutkan, meskipun ada anggaran mendesak untuk stimulus Covid-19.
"Saya kira selama belum groundbreaking belanja infrastruktur di Ibu Kota baru ini bisa ditunda. Masalahnya sebelum [merebak virus] Corona, kan Pak Presiden Jokowi bilang untuk mempercepat realisasi belanja modal [infrastruktur]," katanya ketika dikonfirmasi, Minggu (5/4/2020).
Oleh karena itu, dia mengatakan pertumbuhan belanja modal APBN hingga Februari 2020 sudah mencapai 50 persen atau jauh di atas pertumbuhan pada tahun lalu.
Jika belanja pembangunan Ibu Kota Baru termasuk di dalam realisasi tersebut, lanjutnya, tentu pemerintah tidak bisa menunda atau merealokasi untuk kebutuhan stimulus virus Corona. Apalagi jika pemerintah dan kontraktor sudah melewati fase lelang dan menandatangani kontrak.
Baca Juga
"saya menilai pemerintah tidak akan sepenuhnya menunda atau merelokasi belanja infrastruktur untuk proyek Ibu Kota Baru. Realokasi anggaran kemungkinan dari dana abadi pendidikan ataupun PMN," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan realokasi belanja barang dan belanja modal merupakan cara tercepat untuk mencari dana tambahan untuk pos stimulus. Yusuf memaparkan nelanja barang, antara lain peralatan penunjang kinerja hingga perjalanan dinas pemerintah. Sementara itu, belanja modal berasal terbesar merupakan proyek infrastruktur.
Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggarkan dana Rp2 triliun pada APBN 2020 untuk persiapan Ibu Kota Negara.
Besaran anggaran Rp2 triliun tersebut masuk dalam perkiraan kebutuhan dana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun. Namun, pemerintah melalui APBN secara total hanya akan menanggung Rp89,4 triliun atau 19,2 persen. Sisanya akan dipenuhi swasta, termasuk BUMN.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah bakal mengalokasikan dana untuk stimulus Corona Rp405 triliun. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, misalnya anggaran penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus untuk dunia usaha serta UMKM.
Dari total Rp405 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70 triliun untuk relaksasi pajak, dan Rp150 triliun untuk dunia usaha dan UMKM.
