Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina EP telah mengucurkan anggaran senilai US$494 juta untuk mengebor 26 sumur sepanjang tiga tahun terakhir.
Selain pengeboran sumur, dana itu dialokasikan untuk survei seismik 2D sepanjang 2.508 km, dan survei seismik 3D seluas 1.367 km2 sepanjang 2017-2019.
Dari aktivitas tersebut, Pertamina EP berhasil menemukan sumber daya 2C. Pada 2017 ditemukan sumber daya 2C setara dengan 64 MMboe, naik menjadi 71 MMBOE pada 2018, dan melonjak menjadi 103 MMBOE pada 2019.
Sementara itu, pada tahun ini, temuan sumber daya 2C diproyeksikan 106 MMBOE dengan alokasi anggaran investasi dan operasi eksplorasi sebesar US$112 juta.
Dengan sejumlah kegiatan eksplorasi, produksi minyak nasional berpotensi kembali ke level 1 juta barel per hari (BPOD).
Firlie H Ganinduto, Ketua Komite Tetap Energi Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan dari sebanyak 128 cekungan (basins), baru 54 cekungan yang sudah melalui eksplorasi dan eksploitasi dengan reserves 3,2 billion barrel oil dan gas 100 TCF.
“Masih ada sekitar 70 cekungan yang belum dikelola. Penemuan baru akan mengubah sumber daya alam menjadi cadangan bertambah di kemudian hari,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2020).
Berdasarkan data SKK Migas, saat ini terdapat 10 wilayah yang berpotensi memiliki cadangan cukup besar (giant discovery) antara lain di Sumatera Utara (Mesozoic Play), Sumatra Tengah (Basin Center), Sumatra Selatan (Fractured Basement Play), Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.
Dia menjelaskan, KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) harus melakukan kegiatan eksplorasi demi menambah cadangan dan mengganti minyak dan gas yang telah diproduksikan.
Agar kegiatan eksplorasi bisa lebih masif, Firlie berharap, pemerintah dan SKK Migas memberikan insentif kepada KKKS.
Adapun salah satunya insentif fiskal berupa pembebasan pajak saat eksplorasi. Firlie menyebut pada saat ini kegiatan eksplorasi masih terkena pajak.
“Itu mungkin kita harus bicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk membebaskan dalam masa eksplorasi. Setelah produksi ada income, baru kena pajak yang sesuai aturan negara ,” katanya.
Deni Rahayu, Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menilai salah KKKS yang saat ini melakukan eksplorasi ada Pertamina EP.
Menurutnya, dalam kegiatan eksplorasinya, Pertamina EP menerapkan konsep quantity assurance, yaitu metodologi monitoring kuantiti aliran minyak dan gas dari suatu proses ekplorasi, operasi dan produksi.
Dengan metode tersebut, data dan informasi bisa lebih terverifikasi dan tervalidasi.
“Sejarah eksplorasi menunjukkan bahwa penemuan-penemuan lapangan baru bisa karena reinterpretasi data lama maupun penggunaan konsep konsep baru didalam ekplorasi baik di daerah baru maupun daerah yang sudah produksi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan kendala yang dihadapi KKKS dalam eksplorasi, Deni menyebutkan masalah perizinan, tumpang tindih lahan, dan kondisi lainnya, tentunya perlu dukungan seluruh stakeholders.
“Ketidakpastian petroleum system, tentunya dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekplorasi yang cukup sehingga risiko berkurang,” katanya
