Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan lahan untuk pembangunan proyek jalan tol didorong untuk menggunakan skema pembayaran langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Agus Purbianto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi jika Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAn) akan mengucurkan dana hingga Rp300 miliar pada tahun ini untuk pengadaan lahan proyek tol Semarang - Demak.
"Sudah masuk RKAP [Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan] tahun ini. Besaran penggantian langsung Rp300 miliar dan tahun depan dianggarkan Rp1 triliun," kata Agus kepada Bisnis, Minggu (15/3/2020).
Meski belum ditentukan skema pembayaran dana pengadaan lahan tersebut, tetapi Agus berharap skema yang dipilih adalah pembayaran langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada masyarakat yang lahannya terdampak.
Menurutnya, skema pembayaran langsung dinilai sangat menguntungkan perusahaan. Pasalnya, perusahaan tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank untuk menalangi pengadaan lahan proyek dan artinya juga tidak perlu menanggung beban bunga pinjaman.
"[Skema] bisa langsung. Total fasilitas itu Rp3 triliun untuk dana talangan tanah dan sudah standby. Kami berharap skemanya langsung, karena kami tidak tanggung split bunga kredit yang sekitar 3 persen lebih," ujarnya.
Baca Juga
Bukan hanya PT PP, tetapi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Hutama Karya (Persero) pun berharap hal yang sama dalam proses pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Agus Setiawan mengungkapkan selama ini pembebasan lahan masih banyak menggunakan dana talangan. Pihaknya berharap ke depan dapat langsung dilakukan di awal, salah satunya pada proyek tol Jakarta - Cikampek Selatan.
Senada, SEVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Muhammad Fauzan mengatakan bahwa opsi pembayaran langsung oleh LMAN masih belum ada pembahasan lebih lanjut sehingga proses pembebasan lahan masih didominasi dana talangan.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengatakan bahwa pemerintah melalui LMAN dipastikan memiliki dana yang cukup untuk mengadakan lahan PSN.
"Yang terpenting bagi LMAN adalah alokasi dana untuk ruas-ruas tol prioritas harus mencukupi," ujarnya.
