Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menawarkan aset Barang Milik Negara di Jakarta untuk dikerjasamakan pengelolaannya dengan swasta, termasuk pengembang properti.
Dana yang diperoleh dari kerja sama pengelolaan aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengatakan agar hal itu tak menjadi prioritas, terlebih dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk bisa segera pindah mulai Semester I/2024.
"Mekanismenya tadinya kan pemerintah mau tawarkan BMN yang di sini [Jakarta] dulu kemudian untuk biaya membangun di sana (IKN). Namun, swasta bilang terlalu lama prosesnya, harus ada perubahan peruntukkan dulu, segala macam," ungkap Hari Gani, Wakil Ketua Umum DPP REI kepada Bisnis, Rabu (11/3/2020).
REI, imbuhnya, mengusulkan agar pembangunan di IKN dimulai terlebih dulu. Jika sudah terbangun, pemerintah nantinya bisa menyewa properti yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh pengembang.
Adapun, jangka waktu sewa yang diminta harapannya bisa mencapai 99 tahun, terutama untuk hunian. Hal ini agar pengembangan properti di IKN bisa semakin menarik bagi investor lokal maupun asing.
Baca Juga
Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa rencana untuk memulai pembangunan di IKN juga hingga kini masih belum jelas. Hari menyebut, meskipun sudah kajian yang dipresentasikan, tetapi penyusunan rencana induk (masterplan) belum sampai final.
"Kalau sudah ada finalnya [rencana induk] akan dilakukan pertemuan lagi dan akan dibahas lebih detail lagi," kata Hari.
Di Jakarta, aset BMN yang ada sudah mulai ditawarkan. Seluruhnya bernilai sekitar Rp1.000 triliun dan yang ditawarkan ke swasta mencapai setengahnya atau sekitar Rp590 triliun.
"Tapi kalau itu dijadikan sumber pembiayaan kelamaan, yang penting kita bisa bangun dulu, nanti disewa sama pemerintah," ujarnya.
Hari mengungkapkan bahwa aset BMN yang sudah ditawarkan cukup banyak. Adapun, seluruhnya berada di lokasi emas, seperti gedung-gedung pemerintahan di kawasan Medan Merdeka, Rasuna Said, dan Gatot Soebroto.
Sementara itu, Ketua Umum REI Paulus Totok Lusida menambahkan, orientasi pengembangan IKN masih lebih diutamakan ketimbang pengelolaan aset BMN di Jakarta.
"Dari kita diutamakan pengajuan proposal, buat lelang, pengembang bisa mengajukan perincian desain, biaya, supaya bisa hitung-hitungannya. Yang paling bagus nanti bisa dipilih," ungkapnya.
Totok mengatakan, yang boleh dibangun oleh pengembang di IKN baru terbatas pada hunian, kantor, dan properti komersial seperti hotel.
Selain disewakan, kerja sama dengan pemerintah juga bentuknya bisa bermacam-macam, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
