Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penjajakan minat pasar melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk lima proyek senilai Rp57,12 triliun.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto memaparkan lima proyek skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang ditawarkan adalah Sistem Transaksi Tol Non-tunai Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) dengan nilai investasi Rp2,92 triliun dan Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci dengan nilai investasi Rp26,15 triliun.
Lebih lanjut, proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dengan biaya investasi Rp585,30 miliar terkait availibility payment. Kemudian, Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg dengan investasi sebesar Rp18,51 triliun, dan Jalan Tol Bogor - Serpong via Parung dengan nilai investasi Rp8,95 triliun.
Dia menambahkan skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) serta mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF). Adapun, sejauh ini investor yang berminat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
"Market sounding ini pasti kami ingin mendapatkan respons dari badan usaha apakah yang berminat lebih banyak. Selama ini tidak pernah ada lelang proyek untuk jalan tol yang gagal, itu indikator peminatnya banyak, ini tren yang bagus artinya ada market confident," katanya kepada wartawan di sela-sela acara Market Sounding Kementerian PUPR, Rabu (11/3/2020).
Eko menambahkan nantinya akan dilakukan evaluasi dari upaya penjajakan pasar yang dilakukan dengan ketentuan batasan waktu sesuai aturan perundangan.
Baca Juga
"Kemungkinan pada kuartal tiga tahun ini [untuk mulai lelang lima proyek KPBU yang ditawarkan]," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan market sounding merupakan forum yang diinisiasi Pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada pasar atau calon investor.
“Selain itu kami akan menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency,” kata Anita.
Menurut Anita, pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan nasional memiliki peran penting sebagai urat nadi dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menyatakan kegiatan ini dianggap sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
“Melalui skema KPBU, diharapkam muncul daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” ungkapnya.
