Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang menyiapkan stimulus kedua sebagai antisipasi merebaknya virus corona yang berdampak pada pasokan barang dan stabilisasi harga.
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan stimulus kedua yang terdiri dari beberapa kebijakan itu nantinya akan difokuskan pada distribusi barang terutama untuk mendorong ekspor maupun impor.
“Nah, tadi diminta pak Mendag [Menteri Perdagangan] beberapa kebijakan pemerintah untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19,” ujarnya dalam konferensi pers, di hotel Borobudur, Senin (3/3/2020).
Lebih lanjut, Susiwijono menjelaskan bahwa pekan lalu, pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal yang terdiri dari 8 paket kebijakan mulai dari insentif pariwisata untuk wisatawan domestik dan mancanegara, hibah pariwisata, sampai pemotongan pajak hotel.
“Dalam beberapa hari ini Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian sudah menyiapkan kebijakan, second stimulus yang nantinya fokus pada lalu lintas barang,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa stimulus kedua yang terdiri dari empat kebijakan itu terdiri dari pertama pemerintah akan melakukan penyederhanaan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait dengan ekspor.
Baca Juga
“Itu mulai dari aturan untuk SVLK [Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu] itu untuk kayu, produk kayu dan keterangan asal. Intinya seluruh aturan tata niaga ekspor disederhanakan dan kalau tidak perlu dihapuskan,” jelasnya.
Dia menyatakan bahwa hari ini, pihaknya bersama dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait lainnya akan melakukan pembahasan mengenai formulasi kebijakan tersebut.
Kedua, pemerintah akan melakukan pengurangan pembatasan larangan atau tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku.
“Jadi impor bahan baku ini supaya tidak terkendala dalam proses impornya larangan pembatasan impornya kita kurangi sebisa mungkin kita hapuskan,” katanya.
Ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor untuk 500 reputable importer. Percepatan ini berupa pengurangan treatment pemeriksaan kepada para importir tersebut.
“Ini kita minta kita kurangi treatment pemeriksaan apapun sehingga kita percepat,” ungkapnya.
Adapun, kebijakan yang keempat adalah pemerintah akan mengurangi biaya logistik dengan melakukan efisiensi dengan cara mendorong national logistic ecosystem.
