Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mendorong peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business atau EoDB ke posisi 40. Satu sektor yang akan dibenahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah perpajakan.
"Kalau dari saya umpamanya kemudahan membayar pajak itu ada 4 komponen berapa kali harus bayar pajak dalam satu tahun, berapa lama harus isi formulir dan lain-lain," ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas soal Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Sri Mulyani melanjutkan bahwa sejauh ini dia telah memperbaiki fundamental perpajakan yang disematkan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Hal ini akan mengerek naik sektor pajak dalam kaitannya dengan EoDB pada tahun depan.
"Tapi tahun ini ada beberapa hal yang cukup bagus," ujarnya.
Selain perpajakan, Sri Mulyani menyoroti soal trading across border. Peringkat Indonesia terkait hal tersebut masih di atas 100 atau tepatnya 116.
Dalam hal itu Bea Cukai dengan Kementerian Perhubungan dan pihak pelabuhan telah melakukan perbaikan. Namun, ujarnya, memang ada beberapa hal fundamental yang memerlukan perbaikan.
Baca Juga
"Sekarang perlu integrasi sistem logistik secara keseluruhan. Tidak mungkin di pelabuhan diperbaiki, tanpa di luar pelabuhan diperbaiki juga," tutur Sri Mulyani.
Presiden Jokowi menekankan beberapa hal untuk menjadi fokus. Dia mencatat ada beberapa sektor yang mencatat EoDB di atas 100.
Terdapat 4 komponen yang berada pada peringkat di atas 100, yakni starting a business yang tercatat pada posisi 140, dealing with construction permit 110. Selain itu juga ada registering property 106 dan trading across border 116.
Terkait EoDB Jokowi mencatat dua komponen yang telah berada di bawah 100, tetapi justru mengalami kenaikan. Pertama, getting credit dari 44 ke 48 dan resolving insolvency dari 36 ke 38.
"Kok naik lagi ini yang berkaitan dengan kebangkrutan," kata Jokowi.
Dalam pembukaan rapat tersebut, Jokowi pun meminta Menko Perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat memastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah.
Menurut Jokowi masalah utama yang harus dibenahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Dia menilai prosedur di Indonesia masih tergolong ruwet dan membutuhkan waktu lama.
Saat ini di Indonesia untuk memulai usaha membutuhkan 11 prosedur yang akan memakan waktu 13 hari. Sementara itu di China hanya 4 prosedur dalam 9 hari.
