Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bank Dunia : Omnibus Law Beri Kepastian kepada Investor

Omnibus law yang sedang dirancang oleh pemerintah diharapkan dapat memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor terhadap kemudahan berusaha dan mengakses beragam keringanan yang ditawarkan.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 12 Desember 2019  |  11:21 WIB
Bank Dunia : Omnibus Law Beri Kepastian kepada Investor
Peserta berdiri di dekat logo Bank Dunia dalam rangkaian Pertemuan IMF World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). - Reuters/Johannes P. Christo
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Omnibus law yang sedang dirancang oleh pemerintah diharapkan dapat memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor terhadap kemudahan berusaha dan mengakses beragam keringanan yang ditawarkan.

Hal ini diungkapkan oleh Lead Economist for Indonesia dari Bank Dunia Frederico Gil Sander saat ditemui di Jakarta pada Rabu (11/12/2019).

Sander mengatakan, omnibus law yang tengah digodok pemerintah merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi. Pihaknya pun menyambut positif peraturan yang digadang-gadang akan menghapus banyak halangan untuk berinvestasi tersebut.

"Omnibus law dapat menjadi salah satu alat pendorong masuknya Foreign Direct Investment [FDI] untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," katanya.

Meski mengaku belum mengetahui rincian Undang-Undang tersebut, ia mengatakan inti terpenting pada peraturan itu adalah keterbukaan ekonomi Indonesia kepada dunia. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk datang menanamkan modalnya sehingga menciptakan banyak lapangan kerja.

Selain itu, melalui omnibus law, pemerintah juga harus dapat memberikan kepastian kepada para pelaku usaha dan investor untuk mengakses insentif-insentif dan modal usaha yang ada. Hal ini tidak hanya mencakup barang modal ataupun bahan baku, tetapi juga akses terhadap tenaga kerja berkualitas dengan harga murah serta berdaya saing tinggi.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, rancangan draf RUU Omnibus Law akan disahkan dan diserahkan kepada DPR pada minggu ini. Menurut Susiwijono, pembahasan RUU secara substansi telah rampung.

Rencananya, pengesahan draf RUU ini akan dilakukan minggu ini dalam rapat koordinasi tingkat menteri.

Setelah penyerahan tersebut, ia mengatakan substansi rancangan itu akan dibahas oleh Satuan Tugas Omnibus Law yang beranggotakan perwakilan pemerintah dan pengusaha serta akademisi.

"Pembahasan per cluster ini sudah dikoordinasikan oleh Pak Rosan [Ketua Satgas] agar setiap poin dapat dikaji secara optimal," katanya saat ditemui pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law
Editor : Achmad Aris
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top