Bisnis.com, JAKARTA - Guna meningkatkan pelayanan sekaligus mengejar kemudahan usaha untuk investor, pemerintah mulai menjajakan proyek Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern.
Hal tersebut dilakukan melalui Market Sounding yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Deputi Bidang Perencanaan Modal BKPM Ikmal Lukman menyatakan, proyek ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masih menjadi salah satu fokus program Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, pembangunan hard infrastructure seperti jalan dan bangunan pendukung lain diharapkan dapat meningkatkan investasi sekaligus menjadi stimulus untuk usaha baru. Sistem Informasi Pertanahan hadir sebagai soft infrastructure guna mendukung kelancaran program hard infrastructure.
"Sistem yang terintegrasi secara digital nanti juga akan mendorong indeks kemudahan berusaha, terutama dari sisi registrasi properti [registering property]," jelasnya dalam Kegiatan Market Sounding Sistem Informasi Pertanahan Modern di Kantor BKPM, Jakarta pada Selasa (17/12/2019).
Selain sebagai sarana pendukung pembangunan infrastruktur fisik, kehadiran sistem ini juga diharapkan akan meningkatkan nilai Indonesia pada indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Hal ini semakin penting mengingat peringkat Indonesia dari tahun 2019 ke 2020 stagnan di peringkat 73.
Sementara itu, pada sisi penilaian registering property, peringkat Indonesia mengalami penurunan. Dalam Laporan Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia pada Oktober 2019 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-106 dari 190 negara dengan nilai 60, turun enam tingkat dari posisi ke-100 pada 2019.
"Ini menjadi terobosan agar indeks registering property sekaligus peringkat EoDB Indonesia secara keseluruhan dapat mencapai 40 besar sesuai target Presiden Joko Widodo," lanjut Ikmal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto mengatakan sistem ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan ke pada masyarakat.
Menurutnya, kehadiran sistem ini akan mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat. Data dari Kementerian ATR/BPN mencatat, hingga Desember 2019, pemerintah telah menerbitkan 62 juta sertifikat tanah yang juga telah terdaftar dalam pusat data Kementerian ATR/BPN.
Himawan melanjutkan, pihaknya menargetkan 64 juta lahan di Indonesia sudah memiliki sertifikat dan terdaftar pada 2026.
"Kami berharap sistem ini sudah bisa berjalan pada 2023 dan fully functional pada 2024," tutur Himawan.
Berdasarkan data BKPM, Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun bentuk KPBU yang akan dipilih pemerintah asalah Design, Finance, Build, Operate System, Maintain and Transfer.
Sistem ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp10,7 triliun dengan jangka kerja sama 15 tahun. Selanjutnya, skema pengembalian investasi dari badan usaha akan menggunakan metode Availability Payment (AP). Badan Usaha pemenang tender diperkirakan mendapatkan return on investment (ROI) sebesar 14%.
