Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Direksi TVRI Upayakan Tunjangan Kinerja Tetap Diterima Karyawan

Sesuai rencana tunjangan kinerja (tunkin) seharusnya sudah cair pada 1 Februari 2020. Namun hal itu belum dapat terlaksana karena
Gedung TVRI di Jakarta./Antara
Gedung TVRI di Jakarta./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Direksi TVRI menjanjikan tunjangan kinerja (tunkin) kepada karyawan TVRI tetap dibayarkan meskipun meleset dari rencana awal pencairan pada 1 Februari 2020.

Tumpak Pasaribu Direktur Umum TVRI mengakui  bahwa tunkin karyawan TVRI memang terganggu, selain karena kasus ini, juga karena masalah anggaran yang masih perlu disiapkan dan dikoordinasikan dengan Kemenkeu.

“Ini masalah waktu saja karena dalam perpres 89/2019 sudah menyebutkan tukin berlaku sejak Oktober 2018 karena pemberian tukin itu didasarkan pada penilaian Reformasi Birokrasi yang sudah kami laksanakan dalam 2018. Kan masalahnya ada administrasi yang perlu approval dari pejabat [dirut definitif] untuk revisi anggaran dan pengajuan tambahan anggaran untuk 2020,” jelas Tumpak kepada Bisnis, Selasa (4/2/2020).

Dia mengatakan pihaknya dalam hal ini jajaran direksi akan tetap berupaya dan berkoordinasi dengan dirjen anggaran Kemenkeu serta berharap ada kebijakan dari Kemenkeu sehingga tidak mengganggu pembayaran tukin bagi pegawai.

“Jika Kemenkeu tetap menolak maka kita juga ngak bisa berbuat banyak dan tetap menunggu adanya pejabat definitif. Dalam RDP dengan komisi I DPR juga sudah kami sampaikan dan berharap Komisi I DPR dapat memberikan rekomendasi ke Kemenkeu sehingga tukin bisa dibayarkan.”

Sementara itu, Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal mengatakan batalnya pencairan tunkin dikarenakan tidak adanya dirut definitif.

"Gak mungkin cairlah kan dirut definitif belum ada, sementara sekarang mau bikin dirut definitif juga proses DPR soal kisruh TVRI tengah berjalan. Sekarang kalau begini karyawan yang paling dirugikan," kata Agil kepada Bisnis, Senin (3/2/2020).

Agil menilai sikap Dewan Pengawas LPP TVRI untuk mengangkat Dirut definif yang baru cukup gegabah.

Pasalnya saat ini proses di DPR dan juga audit yang dilakukan pihak BPK kepada jajaran dewas dan direksi juga sedang berlangsung.

"Dewas sih nafsu banget dan mendengarkan kelompok yang inginkan status quo di TVRI untuk angkat dirut definitif, takutnya ada proses lain yang bisa jadi pak Helmy menang. Kan nanti ada dualisme dirut jadi makin runyam."

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper