Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menilai langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghilangkan truk obesitas berisiko menambah biaya logistik yang berujung pada peningkatan laju inflasi.
Ketua Depalindo Toto Dirgantoro mengaku tidak keberatan dan bisa menjalankan keinginan pemerintah untuk menghilangkan praktik muatan berlebih pada truk atau over dimension and over load (ODOL).
"Cuma ada satu resikonya, pada saat ODOL ditiadakan maka ongkos itu akan naik, dengan ongkos itu naik pastinya biaya logistik pasti naik. Artinya, timbul [dampak ke] inflasi dari biaya logistik tadi," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/1/2020).
Dia membandingkan praktik angkutan barang di Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, di Negeri Jiran banyak pengusaha yang menggunakan truk dengan dimensi sasis panjang atau biasa dikenal dengan truk obesitas.
Di sisi lain, pihaknya mengkritisi kualitas konstruksi jalan yang terlalu rendah. Seringkali konstruksi pembangunan jalan tidak sesuai dengan peruntukkan kelasnya.
"Seharusnya tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah jalannya kelas dua, tetapi konstruksi pembangunan bukan untuk kelas dua, sehingga cepat rusak," katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran angkutan barang obesitas atau ODOL. Pelaksanaan penegakan hukum harus dipercepat untuk mengurangi risiko kerusakan jalan akibat muatan berlebih.
