Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong agar kontraktor swasta nasional lebih berperan besar besar dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Untuk lebih mendorong peranan swasta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui penawaran paket pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp100 miliar sehingga kontraktor swasta dengan kualifikasi usaha kecil dan menengah (UKM) bisa berkesempatan ambil bagian di dalamnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang mencapai Rp120 triliun pada 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp93,5 triliun yang dilelang.
Basuki mengungkapkan sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp36,2 triliun telah dilakukan lelang dini.
“Secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo dan 95 persennya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” katanya di acara Rapimnas Gapensi di Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (30/1/2020).
Baca Juga
Menurutnya, proyek dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar di sebuah daerah harus dikerjakan oleh kontraktor dari daerah yang sama.
“Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga mengapresiasi peran Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) yang turut membina para kontraktor secara manajerial dan memastikan akan terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan infrastruktur Indonesia.
