Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) mengungkap sederet efek turunan yang bakal terjadi imbas Presiden Prabowo Subianto memangkas signifikan anggaran infrastruktur.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) III Gapensi, Errika Ferdinata, menekankan sektor konstruksi sendiri memiliki dampak turunan pada 185 sektor industri lain.
“Sektor konstruksi memiliki efek multiplier yang luas terhadap 185 sektor lainnya, mulai dari manufaktur, baja, semen, tenaga kerja, hingga sektor jasa terkait. Jika anggaran dipangkas signifikan, maka yang pertama daya serap tenaga kerja bisa menurun karena proyek yang tertunda atau dikurangi skalanya,” kata Errika kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).
Alhasil, pertumbuhan properti dan infrastruktur dikhawatirkan dapat berdampak pada industri pendukung lainnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dampak pemangkasan anggaran itu juga dikhawatirkan bakal menjalar pada kinerja bisnis para kontraktor terutama kontraktor kelas menengah dan kecil yang bakal terganggu.
“Meskipun memahami bahwa pemangkasan ini dilakukan dalam rangka efisiensi fiskal, Gapensi berharap pemerintah tetap mempertahankan proyek-proyek strategis yang berdampak luas, terutama di sektor perumahan rakyat dan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Baca Juga
Gapensi juga mengusulkan agar proyek infrastruktur tidak sepenuhnya hanya dilimpahkan kepada swasta, melainkan dapat diperluas kerja sama melalui skema kerja sama Private Public Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Lebih lanjut, Gapensi juga berharap agar pemerintah dapat menyediakan insentif dan kebijakan yang mendukung kontraktor lokal.
“Kami juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, agar industri konstruksi tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.
Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri dari proyek konektivitas, sumber daya air, hingga kawasan permukiman.
Dody menjelaskan, Ditjen SDA bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Prasarana strategis sebesar Rp20,69 triliun.
Akibat pemangkasan anggaran, pada 2025 pembangunan jalan tol ditargetkan hanya sepanjang 13 kilometer. Kemudian, pembangunan bendungan juga ditargetkan hanya 1 unit. Selain itu, pemerintah juga menghapus anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan rutin.
