Bisnis.com, JAKARTA – Tahun ini dinilai sejumlah pengembang sebagai tahun cobaan bagi pengembang, termasuk pengembang yang membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasalnya, dana subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) habis sebelum waktunya, alhasil pengembang kelimpungan karena konsumen jadi tidak bisa melakukan akad kredit.
Setelah menuntut tambahan kuota, pada awal Desember ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyetujui penambahan kuota subsidi melalui FLPP sebesar Rp2 triliun. Tambahan alokasi FLPP tersebut hanya diberikan Pemerintah melalui Bank BTN.
Menurut perhitungan, tambahan FLPP tersebut mampu membiayai KPR subsidi antara 15.000 hingga 20.000 rumah.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten Safran Edy Harianto menegaskan bahwa tambahan kuota FLPP tersebut harus diapresiasi walau tidak memuaskan.
“Apersi Banten hanya mendapatkan jatah 1.200 unit rumah, padahal kebutuhannya ada sekitar 2.500 unit. Kondisi ini mau tak mau harus kami terima karena jumlah kuotanya dibagi-bagi di setiap daerah dan juga asosiasi perumahan lainnya,” ungkapnya melalui siaran pers, Jumat (6/12/2019).
Baca Juga
Sebagai solusi habisnya kuota FLPP, Safran menambahkan bahwa ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Sayangnya, waktunya untuk merealisasikan terbatas, hanya sampai sebelum akhir November lalu disetop.
Safran menyebutkan bahwa kondisi tersebut membuat anggota Apersi Banten mempertanyakan nasib bisnis mereka yang membangun rumah bersubsidi.
“Rumah sudah terbangun, prasarana juga sudah terbangun, bahkan sudah SP3K [surat penegasan persetujuan penyediaan kredit], tapi tidak bisa melakukan akad kredit,” ungkapnya.
Untuk itu, Apersi Banten melalui Rapat Kerja Daerah 2019 ini berharap agar pemerintah lebih perhatian lagi kepada pengembang rumah bersubsidi yang ditujukan untuk MBR. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menambahkan bahwa saat ini perlu sinergi yang lebih kuat lagi bagi seluruh pelaku industri rumah subsidi.
Menurutnya, kalau tidak ada semangat yang sama dan sinergi yang kuat tak hanya pengembang yang kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, tapi masyarakat khususnya MBR juga akan kesulitan memiliki rumah impiannya.
“Catatan backlog [kesenjangan antara pasokan dan permintaan] menunjukan angka 11 juta unit dan tahun ini yang penuh kendala tentunya akan sulit menurukan angka backlog tersebut. Nah, bagaimana mewujudkan itu semua, tanggung jawab perumahan itu diserahakan kepada siapa?” kata Junaidi.
Untuk itu, seluruh pelaku industri perumahan subsidi harus bersama-sama memaksimalkan dan mensukseskan program rumah subsidi yang juga merupakan program pemerintah melalui program sejuta rumah.
