Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian masih menunggu validasi data luas baku lahan sawah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dia menyebutkan pihak ATR/BPN tengah melakukan finalisasi data baku luas sawah.
"ATR/BPN minta waktu validasi sampai 4 Desember. Jadi kita tunggu saja. 4 Desember ini terakhir. [Diumumkan] mungkin setelah tanggal 4," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Sarwo mengemukakan pengumuman luas baku termutakhir sendiri bakal tergantung pada Kementerian ATR/BPN selaku wali data. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo data luas ini bakal diumumkan pada awal Desember.
"Kami punya data [luas baku], BPN juga punya data, BIG [Badan Informasi Geospasial] punya data. Nanti kami adu dan validasi," ujar Sarwo.
Perbaikan data luas baku memang menjadi salah satu fokus kerja Syahrul untuk 100 hari pertamanya. Perbedaan data luas sawah telah menjadi perdebatan lama karena erat kaitannya dengan perhitungan produksi padi dan digunakan sebagai acuan subsidi pupuk.
Luas baku sawah sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI Nomor 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dipatok di angka 7,1 juta hektare (ha).
Angka tersebut turun dibanding luas lahan baku sawah yang ditetapkan pada 2013 lalu yang mencakup area seluas 7,75 juta ha dan lebih rendah dibanding luas sawah rilisan Kementan yang berada di angka 8,1 juta ha. Data luas baku ini dihitung dengan mengacu pada penghitungan oleh BPS dengan metode kerangka sampel area (KSA).
