Bisnis.com, JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sepakat untuk memperbaiki data lahan baku sawah dan terus memverifikasi data yang dikeluarkan berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 339/2018 pada 8 Oktober 2018.
Kesepakatan ini diambil setelah Sofyan dan Syahrul melakukan pertemuan di Kantor ATR/BPN, Kamis (31/10/2019). Sebelumnya terjadi perbedaan data antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Koordinasi yang kita lakukan ini untuk menyamakan data tentang lahan baku sawah yang beberapa waktu lalu ada perbedaan data yang dipublish BPS dengan perspektif Kementerian Pertanian," ujar Sofyan.
Pemerintah saat ini sudah melakukan verifikasi di 20 provinsi yang merupakan penghasil beras utama atau lumbung padi nasional. Datanya juga disepakati bersama antara BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian, dan Kementerian ATR/BPN.
"Tapi karena masih hitung-hitungan akhir, mudah-mudahan tanggal 1 Desember 2019 bisa kita keluarkan angka finalnya atau data koreksi dari data yang sudah dipublish sebelumnya," imbuhnya.
Sementara itu, Syahrul menyebut data yang digunakan merupakan hasil dari citra satelit dengan resolusi yang sama. Untuk data yang dinyatakan clear atau data hijau, tidak lagi diperdebatkan. Untuk data kuning, masih membutuhkan verifikasi dengan citra satelit.
"Tapi untuk data merah dibutuhkan turun ke lapangan," tuturnya.
Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, BPS dan BIG akan turun langsung ke lapangan melakukan pendataan untuk memastikan metodologi yang digunakan sudah sama.
