Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sulitnya Membebaskan Lahan Proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Karena posisinya strategis, secara perlahan lahan di sepanjang tol Pekdum dikuasai oleh pribadi-pribadi.
Rivki Maulana & Arif Gunawan
Rivki Maulana & Arif Gunawan - Bisnis.com 23 November 2019  |  03:45 WIB
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai menghadapi kendala pembebasan lahan. - Bisnis/Himawan L. Nugraha
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai menghadapi kendala pembebasan lahan. - Bisnis/Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, PEKANBARU — Sejak dimulai pembangunannya pada 2017, jalan tol Pekanbaru—Dumai hingga kini masih belum beroperasi karena terhambat masalah pembebasan lahan.

Manajer Pelaksana Proyek Tol Pekanbaru—Dumai (Pekdum) seksi 1 dan 2 Bambang Ismono menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di rute pembangunan tol adalah lahan milik negara. Namun, karena posisinya strategis, kemudian secara perlahan dikuasai oleh pribadi-pribadi.

"Di sini kendala utama ya, pembebasan lahan, contohnya di seksi 1 dan 2 ini. Dulu sesuai dengan SK Gubernur Riau tahun 1959, sepanjang jalan yang dibangun Chevron ini ditetapkan sebagai BMN artinya barang milik negara, tapi malah mulai dikuasai pribadi dan banyak dibuat rumah di pinggirannya," ujarnya kepada tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019, Jumat (22/11/2019).

Karena kondisi itulah, kata Bambang, saat PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan membangun tol Pekdum, pihaknya diminta ganti rugi oleh penguasa lahan yang sebenarnya merupakan lahan milik negara.

Hal itu diketahui saat akan dilakukan pembayaran biaya ganti rugi, bukti kepemilikan yang ditemukan kontraktor berupa surat keterangan ganti rugi (SKGR), tetapi ada juga yang sampai sertifikat hak milik.

Kepemilikan yang tumpang tindih ini, membuat proses pembebasan lahan bertambah panjang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan kebijakan proyek strategis nasional yang merupakan keputusan pemerintah pusat, akhirnya proses ganti rugi dilakukan dengan sistem konsinyasi, sambil menunggu tahapan gugatan dan keputusan pengadilan.

"Intinya di proyek tol ini tidak ada yang mau dirugikan, kalau soal bangunan di atas tanah, serta tanaman, itu semua kami bayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jalan tol hutama karya Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019 tol pekdum

Sumber : Jelajah Sumatra

Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top