Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur membuka kesempatan bagi para investor Malaysia untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek transportasi di Indonesia.
Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur Antoni Arif Priadi mengatakan proyek yang ditawarkan termasuk proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di lingkungan Kemenhub.
"Pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi sangat krusial terhadap pembangunan beberapa daerah di Indonesia. Dalam 4 tahun ini, Indonesia telah mempercepat pembangunan infrastruktur perhubungan darat, udara, dan laut," tuturnya dalam siaran pers tentang Transportation Investment Forum (TIF) 2019 di Malaysia, Senin (18/11/2019).
Berdasarkan data pembangunan pada 2019, total 1,794 kilometer jalan tol yang telah dibangun. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian proyek tol Trans-Jawa yang menghubungkan Pelabuhan Merak, Banten ke Surabaya, Jawa Timur dan dapat ditempuh dalam kurun waktu lebih kurang 9 jam yang awal mulanya memakan waktu 14 jam.
Kini, pembangunan tol Trans-Sumatra dari Aceh ke Bandar Lampung, diperkirakan dapat memangkas waktu perjalanan dari 12 jam menjadi 6 jam perjalanan.
Selain jalan tol, Indonesia juga membangun 27 pelabuhan komersial sejak 2015 untuk menghubungkan laut dan 7 bandara udara baru di tahun 2015-2017.
Baca Juga
Kepala Biro Perencanaan Kemenhub Robby Kurniawan juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar pembangunan konektivitas sektor transportasi Indonesia bisa melibatkan peran BUMN dan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).
"Kementerian Perhubungan memiliki 40 proyek PPP di sector transportasi yakni dengan rincian 4 proyek bandara udara, 15 proyek pelabuhan, 8 proyek darat, dan 13 proyek jalur kereta api," tuturnya.
Dalam 5 tahun ke depan, pembangunan infrasturktur masih merupakan prioritas utama. Proyek tersebut termasuk 3.000 km jalan baru dan 2,500 km jalan tol yang memakan biaya hingga Rp2.000 triliun atau senilai US$142 miliar. Sementara itu, pembiayaan yang dapat diberikan oleh pemerintah hanya sebesar Rp600 triliun atau sekitar US$42.6 miliar dan sisanya Rp1.400 triliun atau sekitar US$99.6 miliar akan ditawarkan kepada pihak swasta.
