Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) akhirnya angkat bicara terkait dengan impor cangkul yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Ketua Umum BPP GINSI Anthon Sihombing tak menampik bahwa sebagian dari cangkul yang dipasarkan di Indonesia merupakan produk impor. Namun, dia menegaskan bahwa impor cangkul tersebut tidak dilakukan oleh anggota GINSI.
"Impor cangkul itu memang banyak, tetapi bukan [dilakukan oleh] anggota kami, itu diluar GINSI," katanya ketika ditemui usai audiensi dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Lebih lanjut, Anthon menyebut bahwa seharusnya pihak-pihak terkait mawas diri usai keluarnya pernyataan Presiden Jokowi soal impor cangkul.
Menurutnya, tidak mungkin seorang kepala negara menyinggung hal tersebut apabila dampaknya tidak besar terhadap masyarakat.
"Kalau Presiden Jokowi yang ngomong itu berarti kan imbasnya sudah kemana-mana. Kalau sudah ngomong begitu artinya kan memang impor cangkul itu sedemikian banyaknya, semuanya harus mawas diri lah," ujarnya.
Baca Juga
Anthon menambahkan pihaknya siap membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan impor cangkul.
Dia menyebut pihaknya siap membantu pemerintah memerangi importir bodong dan melakukan pendataan terhadap importir di Tanah Air.
"Kami siap membantu pemerintah, kami mitra strategis pemerintah bukan oposisi," tegasnya.
Impor cangkul menjadi perbincangan setelah disinggung oleh Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pada kesempatan tersebut dia meminta agar LKPP memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" katanya.
"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," tegasnya.
