Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada.
Dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (30/10/2019) tersebut, Edhy menerima Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta sekitar 20 anggota Kadin Indonesia lainnya guna menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depan.
Menteri Edhy mengatakan dirinya menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budi daya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.
“Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budi daya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya,” tuturnya, mengutip keterangan resmi, Kamis (31/10/2019)..
Edhy menuturkan setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.
Dia menyatakan bakal melakukan sinkronisasi landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh saling bertabrakan.
Baca Juga
“Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal, izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik,” katanya.
Dia mengatakan beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada presiden.
Edhy menegaskan KKP akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Pak Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.
“Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution,” ujarnya.
