Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association menolak anggapan swasta melakukan monopoli pengiriman barang melalui Tol Laut yang disubsidi pemerintah.
Steven H Lasawengen, Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Jatim, menegaskan bahwa perusahaan swasta tidak memonopoli harga barang yang melalui rute rute Tol Laut karena para perusahaan swasta sudah melalui perjanjian tender.
"Harga barang berlaku pada mekanisme pasar dan itu tidak diatur oleh pemerintah artinya Tol Laut tidak ada hubungan dengan mekanisme pasar," tuturnya kepada Bisnis.com, Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, meskipun pemerintah telah mengupayakan adanya subsidi Tol Laut, tidak serta merta harga barang di tempat tujuan akan jauh lebih murah dibandingkan harga sebelumnya yang tanpa subsidi.
Hal itu terjadi karena Tol Laut hanya merupakan model angkutannya saja sedangkan harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar.
Untuk menyamaratakan harga komoditas, Steven mengusulkan bukan hanya melalui subsidi laut. Namun, dia menilai pemerintah juga dapat melakukan pengaturan mekanisme pasar melalui aspek normatif barang seperti perubahan harga BBM yang sama rata seluruh Indonesia.
Baca Juga
"Tapi dari aspek normatif barang itu bisa berefek jika pemerintah ikut mengatur mekanisme pasar, contohnya bahan bakar minyak di seluruh indonesia yang harganya disamakan, itu kan pemerintah yang turun tangan," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencurigai adanya monopoli pengiriman barang melalui Tol Laut oleh perusahaan swasta. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.
"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa. Sehingga harga barang ini ditentukan oleh perusahaan ini. Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya nggak tahu apakah perlu intervensi dari Menteri BUMN untuk melakukan ini," kata Jokowi.
