Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya dalam mencapai target sertifikasi 212.000 tenaga kerja konstruksi hingga akhir tahun ini.
Sertifikasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi mumpuni untuk menunjang pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang terus digenjot hingga saat ini dan pada masa mendatang.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa hingga September 2019, lebih dari 50 persen tenaga kerja konstruksi telah disertifikasi.
"Targetnya kan sertifikasi 212.000 tenaga ahli konstruksi untuk tahun ini. Kami akan terus berupaya untuk mencapai target tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2019).
Dia memprediksi kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi akan terus meningkat dan menjadi tantangan bersama.
Harmonisasi antara permintaan dan pasokan tenaga kerja juga terus dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait.
Baca Juga
Sinergitas antapemangku kepentingan pun terus ditingkatkan agar kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat terpenuhi pada masa mendatang.
Adapun, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja konstruksi pada proyek pembangunan ibu kota negara, Syarif menjelaskan bahwa pemerintah telah memperhitungkan setiap investasi sebesar Rp1 triliun mampu menyerap sekitar 14.000 tenaga kerja konstruksi.
"Jadi, kalau anggarannya rata-rata per tahunnya Rp100 triliun, berarti kita butuh 1,4 juta tenaga kerja konstruksi. Artinya, kita masih membutuhkan banyak tenaga kerja konstruksi di sana," imbuhnya.
