Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sertifikasi tenaga kerja (TK) konstruksi sebanyak 512.000 sepanjang 2019.
Para pemangku kepentingan di industri jasa konstruksi seperti kontraktor, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mencapai target tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari target 512.000, pihaknya bakal menanggung pendanaan untuk sertifikasi 212.000 TK. Sertifikasi dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi reguler maupun jalur vokasional.
Sementara itu, sertifikasi 300.000 TK merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, pemerintah daerah, dan para kontraktor.
"Kalau hanya dari APBN, itu hanya 212.000 [tenaga kerja]. Tapi kita juga sharing dengan pemda dan penyedia jasa. Misalnya di Aceh, kita sertifikasi 1.000 orang kerja sama dengan pemerintah kota," tuturnya di Istora, Komplek Gelora Bung Karno, Selasa (12/3/2019).
Menurut Basuki, target sertifikasi tahun ini terbilang ambisius karena hampir dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi program serupa dalam kurun waktu 2015-2018 sebanyak 192.000 TK. Dengan kata lain, secara rerata, dalam empat tahun realisasi sertifikasi TK mencapai 49.000 TK.
Baca Juga
Basuki menyebut, target sertifikasi tahun ini memang dikerek sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2018, presiden meminta sertifikasi digenjot hingga sepuluh kali lipat.
Untuk diketahui, sertifikasi TK konstruksi merupakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mana mengharuskan setiap pekerjaan konstruksi dikerjakan pekerja bersertifikat. Hingga 2018, jumlah TK konstruksi yang memiliki sertifikat mencapai 616.000 atau 7,4% dari populasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 8,3 juta.
Basuki menuturkan dengan target sebesar ini, pihaknya optimis bisa terus meningkatkan jumlah TK konstruksi bersertifikat. Tahun depan, dia berharap sertifikasi bisa mencapao 750.000 TK.
