Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat kompetensi kerja kepada perwakilan 16.000 tenaga kerja dari Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Secara keseluruhan, sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun ini ditargetkan mencapai 512.000.
Penyerahan sertifikat berlangsung di Istora, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Sertifikat yang diberikan terdiri dari 13.900 sertifikat tenaga terampil dan 2.100 sertifikat tenaga ahli.
Presiden Joko Widodo mengatakan dunia konstruksi saat ini telaj mengalami dinamika yang pesat. Dinamika yang memunculkan teknologi mutakhir ini perlu direspon dengan cepat sehingga mengharuskan SDM konstruksi harus terus belajar.
Presiden menggambarkan, teknologi mutakhir di dunia konstruksi antara lain 3D Printing. "Membuat rumah hanya 24 jam, ini sudah ada kejadian, sudah ada barangnya. Teknologi semacam ini yang kita hadapi sekarang dan kita harus tahu mengenai hal ini," ujarnya.
Presiden mengimbuhkan, di tengah industri konstruksi yang makin dinamis, peningkatan kompetensi SDM harus dilakukan. Dia menyebut, tahun ini dan tahun depan program pengembangan SDM akan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia di bidang konstruksi. Hingga tahun lalu, jumlah tenaga kerja bersertifikat hanya mencapai 616.000 orang atau 7,4% dari total tenaga kerja konstruksi sebanyak 8,3 juta.
Baca Juga
Basuki menyebut, penyerahan sertifikat untuk 16.000 tenaga kerja merupakan
tindak lanjut instruksi presiden pada Oktober 208 lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi hingga sepuluh kali lipat.
Basuki menerangkan, pada 2019 pihaknya menargetkan sertifikasi sebanyak 512.000 orang. Target sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada 2019 tercatat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan rata-rata realisasi pada 2015-2018 sebesar 50.000.
Untuk mengejar target sertifikasi, Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya antara lain kolaborasi dengan lima kementerian lain dalam revitalisasi pendidikan kejuruan.
Selain itu, dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian PUPR membuat sertifikat elektronik yang akan memudahkan akses informasi sumber daya konstruksi. Selain itu, sertifikat elektronik bisa meningkatkan kualitas dan akurasi sistem perencanaan pembangunan proyek infrastruktur.
