1. Ibu Kota Baru Punya Bandara Khusus Kepresidenan, Ini Alasannya
Kementerian Perhubungan akan membangun bandara baru khusus melayani penerbangan kepresiden dan tamu sangat penting atau very very important person (VVIP) di ibu kota baru Panajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan Kemenhub Sugihardjo mengatakan, bandara baru itu guna menangani penerbangan pesawat kepresidenan dan melayani pergerakan tamu negara. Baca selengkapnya di sini
2. Ini Dia Risiko Ekonomi yang Dihadapi Indonesia Tahun Depan
Sejumlah risiko dan tantangan dihadapi Indonesia dalam usaha mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%.
Dalam laporan bertajuk “East Asia dan Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk” yang diluncurkan oleh Bank Dunia pada Kamis (10/10/2019), pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020, baca selengkapnya di sini
3. Ini 5 Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Manufaktur Ketimbang Indonesia
Indonesia dinilai memiliki lima kekurangan dibandingkan Vietnam sehingga tidak menjadi pilihan utama aliran investasi di sektor manufaktur.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menjelaskan laporan World Bank terkait relokasi sejumlah pabrik dari China ke sejumlah negara, kecuali Indonesia, menyibak sejumlah fakta. Baca selengkapnya di sini
4. Biaya Konstruksi Tol Cibitung-Cilincing Membengkak Menjadi Rp10,80 Triliun
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways melansir bahwa biaya pembangunan jalan tol jalan tol Cibitung—Cilincing mengalami kenaikan pesat seiring perubahan desain jalan tol. Investasi yang semula diperkirakan Rp4,20 triliun membengkak hingga Rp10,80 triliun.
Direktur Teknik PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) Ari Sunaryono mengatakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani perseroan pada Agustus 2011, baca selengkapnya di sini
5. Ditjen Bea Cukai Bantah Ada Kebocoran di PLB
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa argumentasi mengenai potensi kebocoran impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dilakukan melalui pusat logistik berikat (PLB) tidak bisa dibenarkan.
Selain kewenangan izin impor yang berada di kementerian lain, proses pengawasan barang yang masuk ke PLB juga dilakukan secara lebih ketat. Baca selengkapnya di sini
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
