Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Organisation for Economic Cooperation and Development membahas tantangan pembangunan ekonomi Indonesia 2020-2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pihaknya tengah meminta saran dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mereformasi struktur ekonomi Indonesia.
Hal ini terutama karena ketergantungan Indonesia terlalu besar pada sumber daya alam dan membuat ekonomi fluktuatif dan neraca transaksi berjalan yang juga sangat fluktuatif hingga defisit.
"Kami ingin yang lebih stabil dengan pertumbuhan yang tetap tinggi. Itu solusinya harus ada reformasi dari ekonominya," kata Bambang di Kantor Bappenas, Rabu (9/10/2019).
Bambang menyebut, Bappenas akan mulai merumuskan deregulasi dan efisiensi institusi. Ke depan pemerintah juga ingin memasukkan regulasi ideal yang kompetitif terkait eskpor dan investasi. Dengan demikian, ekonomi diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi, stabil, dan tidak bergantung pada SDA.
"Karena kuncinya pada sektor manufaktur dan jasa di mana nilai tambah dua sektor ini kita harapkan akan jadi penopang pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Bambang.
Dia menambahkan, kerja sama kajian dengan OECD akan fokus pada metode kebijakan, terutama menyesuaikan rancangan kebijakan Indonesia dengan standar global. Apalagi, OECD adalah standar kebijakan yang dibuat oleh para negara maju. Hal ini menurut Bambang adalah strategi untuk menjemput investasi langsung bisa masuk ke Indonesia.
Bambang berharap dengan kajian ini bisa memudahkan Indonesia lolos memenuhi syarat sebagai anggota OECD. Dia yakin dengan mengantongi sertifikasi keanggotaan OECD akan memudahkan Indonesia mendapat investor.
Alexander Bohmer, Head of the South and Southeast Asia Division in the Global Relation OECD, menyatakan ada sejumlah agenda perbaikan yang perlu dilakukan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alexander menyatakan, saat ini Indonesia perlu mempelajari sejumlah penyebab kesenjangan ekonomi dan lemahnya investasi langsung ke Indonesia.
Dia menilai, sifat restriktif dalam regulasi Indonesia adalah kecenderungan yang sama hampir di seluruh daratan Asia Tenggara.
Dia menyebut ada beberapa aturan yang sangat restriktif yang membuat sulitnya investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) masuk.
"Misalnya di sektor energi, infrastruktur, dan transportasi masih restriktif," ungkap Alexander.
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
