5 Berita Populer Ekonomi, Ini Jumlah Defisit BPJS Kesehatan Kalau Iuran Tidak Naik dan Berikut 4 konsep Pengembangan Rest Area Jalan Tol

Kabar BPJS Kesehatan akan mengalami defisit bila iuran tidak dinaikkan jadi berita terpopuler kanal Ekonomi hari ini, Senin (9/9/2019).
Oliv Grenisia
Oliv Grenisia - Bisnis.com 09 September 2019  |  19:38 WIB
5 Berita Populer Ekonomi, Ini Jumlah Defisit BPJS Kesehatan Kalau Iuran Tidak Naik dan Berikut 4 konsep Pengembangan Rest Area Jalan Tol
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

1. Defisit BPJS Kesehatan Rp56 Triliun, Bila Iuran Tak Naik

Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan karena penyebab defisit terbesar disebabkan tunggakan iuran peserta mandiri sekitar Rp 15 triliun selama tahun 2016-2018.

"Agar program JKN yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, baca selengkapnya di sini

2. Fungsi Rest Area Jalan Tol Akan Diperluas, Ini 4 Konsepnya

Selama ini, tempat istirahat dan pelayanan atau rest area jalan tol hanya sekadar tempat melepas lelah setelah menempuh perjalan Panjang dan tempat menikmati makanan, serta keperluan lainnya. Namun, ke depan fungsi rest area jalan tol akan dikembangkan lebih lanjut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengkaji pengembangan rest area jalan tol dengan fungsi yang lebih luas termasuk pengembangan kawasan industri. Baca selengkapnya di sini

3. Kemenhub Jelaskan Mengapa Usaha Pengerukan Wajib Miliki Kapal Keruk

Kementerian Perhubungan menjelaskan alasan kewajiban pelaku usaha memiliki minimal satu unit kapal keruk untuk mendapatkan izin usaha pengerukan dan reklamasi.

Disebutkan bahwa kewajiban itu ditetapkan untuk menjamin kepastian pekerjaan. Baca selengkapnya di sini

4. Regulasi Baru Dituding Sebabkan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Lesu

Usaha pengerukan dan reklamasi diperkirakan lesu hingga akhir tahun ini setelah pemerintah menerapkan kewajiban kepemilikan kapal keruk mulai akhir 2018.

Ketua Umum Indonesian Dredging and Reclamation Assosiation (IDRA) Erick Limin mengatakan banyak pelaku usaha tidak dapat memenuhi salah satu syarat izin usaha pengerukan dan reklamasi itu. Baca selengkapnya di sini

5. Ada 1.992 Perlintasan KA di Pantura, untuk Mengurangi Butuh Rp10 Triliun!

Kementerian Perhubungan memproyeksikan ongkos pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan 400 titik jalan layang atau fly over dalam pembangunan proyek kereta semi cepat Jakarta--Surabaya mencapai Rp10 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulkifli menuturkan dalam proyek tersebut terdapat 1.992 perlintasan sebidang sepanjang Jakarta menuju Surabaya atau sering disebut pantai utara (Pantura) Jawa. Baca selengkapnya di sini

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan, rest area

Editor : Surya Rianto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top